nusakini.com-Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendadagri)Tjahjo Kumolo memberikan pernyataannya terkait dengan kehadiran Peserta Pemilu di Sekolah dan Pesantren. Menurut Tjahjo, kehadiran seorang Peserta Pemilu di Sekolah dan Pesantren dibolehkan tapi dengan beberapa syarat.  

“Seorang peserta pemilu dibolehkan datang ke Sekolah dan Kampanye selama tidak melanggar UU Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h ”, kata Tjahjo di Jakarta belum lama ini.

Selanjutnya, Tjahjo menegaskan “Dalam Penjelasan Pasal 280 ayat 1 huruf h diungkap syarat bagi pelaksana, peserta dan tim kampanye oleh dating ke sekolah dan pesantren bahwa, fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggungjawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan”.  

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Tjahjo menambahkan, “Yang dimaksud dengan tempat pendidikan adalah gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi”, tukasnya.  

Syarat berikutnya yang dimaksud adalah kehadiran seorang Peserta Pemilu murni untuk menyampaikan gagasan positif dan bukan untuk kampanye, seperti program sosialisasi Pemilu cerdas, menolak politik uang, menolak politisasi SARA, menolak ujaran kebencian, menolak informasiHoax dan menjaga persatuan kesatuan bangsa yang bersifat mendidik masyarakat.  

“Kehadiran seorang peserta Pemilu lebih baik di dampingi oleh Penyelenggara Pemilu. Penyampaianya juga harus positif, mengajak pelaksanaan Pemilu yang cerdas dan beretika,”, jelas Tjahjo.  

Berdasarkan penjelasan tersebut, secara prinsip Mendagri sangat setuju dengan larangan seorang peserta Pemilu melaksanakan kampanye di lokasi - lokasi yang telah ditentukan oleh penyelenggara Pemilu.  

“Saya sangat setuju dengan larangan itu, ke depan saya berharap, penanggungjawab lembaga pendidikan, tempat ibadah dan pengelola gedung pemerintahan harus koordinasi dengan penyelenggara Pemilu jika akan mengundang peserta Pemilu supaya tidak menjadi masalah dalam pelaksanaannya”, tambah Tjahjo.  

Di akhir pernyataanya, Tjahjo menyampaikan dukunganya terhadap penegakan hukum Pemilu. “Saya sangat mendukung penegakan hukum Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu, demi Pemilu yang cerdas dan sukses “, tutup Tjahjo. (p/ab)