nusakini.com--Saat hadir memberi kata sambutan di acara Hari Anti Korupsi se-Dunia Tahun 2017, yang juga dihadiri Presiden Jokowi, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo kembali mengingatkan pentingnya memahami area rawan korupsi. Kata dia, ia tak pernah bosan mengingatkan itu. Bahkan setiap kunjungan ke daerah, hal itu sering ia ingatkan kepada para kepala daerah. 

"Yang pertama kepada seluruh daerah saya kira saya sudah keliling di seluruh provinsi dan selama 3 tahun saya sudah hadir di 316 kabupaten dan kota. Selalu mengingatkan bahwa area rawan korupsi itu yang pertama adalah perencanaan anggaran," kata Tjahjo, di Jakarta, Senin (11/12). 

Kenapa dalam tahap perencanaan anggaran harus diwaspadai, sebab kata Tjahjo, di tahapan ini, awal mula kongkalikong dimulai. Dan, Presiden Jokowi pun berkali-kali mengingatkan hal yang sama. Harus hati-hati dalam tahap perencanaan anggaran. Jangan sampai tergoda untuk melakukan perbuatan yang berujung pada tindak pidana korupsi. 

"Tadi juga disinggung oleh bapak Presiden, termasuk KPK juga sering menyampaikan bahwa perencanaan anggaran inilah yang selalu sampai hari ini masih menjadi area rawan korupsi," kata Tjahjo. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

Area rawan korupsi yang kedua, lanjut Tjahjo adalah yang terkait dengan retribusi dan pajak. Menurut dia, selama 3 tahun terakhir ini, terkait kerawanan di sektor retribusi dan pajak, memang mulai berkurang. Sementara area rawan korupsi yang ketiga, menyangkut dana hibah dan bansos. Kata dia, ini yang kemarin banyak menjerat para anggota DPRD. 

"Ini karena bansos dan hibah tidak fokus dan ada pemotongannya sampai 80% dan hari ini ada gubernur yang menyetujui aspirasi per anggota DPRD itu per orang 200 miliar rupiah," ujarnya. 

Tjahjo pun menekankan, anggaran rakyat, sepenuhnya harus untuk rakyat. Bahkan, kalau bisa seluruhnya untuk rakyat. Jangan sampai ada pemotongan. Apalagi dijadikan bancakan. Intinya, rakyat harus merasakan anggaran tersebut. Tentunya lewat program yang tepat sasaran dan benar-benar untuk kepentingan publik. 

" Sekali lagi saya sampaikan bahwa pimpinan KPK, saya kira kalau pun bisa 100% sampai ke masyarakat akan sangat bagus. Kemudian area rawan berikutnya adalah yang berkaitan dengan barang dan jasa," kata Tjahjo. 

Sedangkan area rawan korupsi yang keempat kata dia, berkaitan dengan jual beli jabatan. Tjahjo pun kemudian bercerita. Kata dia, KPK pernah datang ke Kemendagri dan pihaknya juga sempat mengundang KPK untuk berbicara dihadapan para kepala daerah. Para kepala daerah diperintahkan untuk menerapkan e-planning. 

" Dan jangan malu seorang gubernur, bupati atau walikota meniru provinsi atau kabupaten atau kota yang penerapan e-planningnya, e-budgetingnya itu berjalan dengan baik," ujarnya. (p/ab)