nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo memastikan tak ada ‘kongkalikong’ atas perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) 2016. 

Terkait adanya dugaan suap untuk mendapatkan opini WTP BPK oleh salah satu kementerian, kata Tjahjo hanya merupakan kasuistik. Kemendagri sendiri, kata dia sudah berupaya membenahi internal kementeriannya sejak 3 tahun belakangan ini. 

“Tiga tahun ini kami intensif undang BPK, kordinasi, dan undang jajaran di setjen/ditjen dan badan. Tidak ada kongkalikong. Soal lainnya, ini hanya case saja, sudah diincar lama,” kata Tjahjo, Selasa (30/5).  

• Peringati HUT BPK Ke-72, Pimpinan BPK Ziarah Makam Pahlawan
• BPK dan Supreme Audit Office of The Republic of Poland (NIK Poland) Bahas Pemeriksaan Dana Bencana dan Proses Rekrutmen Pegawai
• Anggota II BPK dan Keluarga Besar BPK Kembali Memberikan Bantuan kepada Korban Gempa dan Tsunami di Sulawesi Tengah
• BPK Menerima Kunjungan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut
• BPK Akan Melakukan Pemeriksaan Atas Penilaian Kembali BMN

Untuk memperoleh opini BPK ini, kata Tjahj menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Dalam upaya memperoleh opini ini, banyak kementerian/lembaga yang mengaku kesulitan. Misal, ada kementerian yang 12 tahun menunggu, baru tahun ini WTP.  

“Upaya atau good will (dari masing-masing kementerian) itu ada, hanya perlu pengendalian diri,” tambah Tjahjo. 

Sebelumnya, Mendagri Tjahjo mengutarakan rasa syukunya atas capaian Kemendagri yang mendapatkan opini WTP selama 3 tahun berturut-turut dalam laporan hasil pemeriksaan kementeriannya di BPK pada Senin (29/5) kemarin. 

"Kami mensyukuri karena ini tanggung jawab kami yang akan dipertahankan kepada pemerintahan," ujar Tjahjo di Kantor BPK. 

Tjahjo mengungkapkan, untuk meraih opini WTP tidaklah mudah karena Kemendagri harus bekerja keras dengan melakukan penataan sistem kerja, serta penguatan sistem pengawasan. (p/ab)