Foto/Net

nusakini.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo meminta simpatisan atau pendukung Basuki Tjahja Purnama (Ahok) untuk menghormati pemerintahan Presiden Jokowi dan jangan membuat pernyataan yang dinilai menimbulkan masalah baru.

• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres
• Wasekjen PBNU Bela Gus Ipul , Cak Imin: Mereka Pengangguran
• Masyarakat Penegak Konstitusi (MPK) : Masyarakat Jabodetabek Dirugikan 1,4 T Akibat Bansos Salah Sasaran Saat Pilpres
• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker
• Bawaslu: Dugaan Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Penuhi Syarat Materiil

Mendagri mengatakan, pada sebuah video aksi membela Ahok, salah satu pendukung berorasi menyebut 'rezim Jokowi adalah rezim yang lebih parah dari rezim SBY'. Tjahjo Kumolo langsung menelusuri video tersebut dan berhasil mengidentifikasi oknum yang dianggap tak menghormati Presiden Jokowi.

"Saya dapat kiriman video tersebut dan beredar. Saya minta Dirjen Polpum menelisik video tersebut dan benar adanya dan dilacak siapa yang bersangkutan, ketemu," kata Tjahjo Kumolo dikutip dari laman resmi Kemendagri.

Menyikapi video tersebut, Mendagri akan mengirimkan surat kepada simpatisan Ahok tersebut dan memberi waktu selama satu pekan agar pihak bersangkutan menyampaikan permintaan maaf. Tjahjo Kumolo tidak segan-segan melaporkannya kepada kepolisian apabila suratnya tidak digubris. "Saya segera akan kirim surat kepada dia untuk dalam waktu satu minggu menjelaskan, mengklarifikasi, apa maksud pernyataan itu,” kata Mendagri.

Menurut Tjahjo, pemerintah sama sekali tidak ingin mengintervensi masalah hukum soal vonis dan penahanan Ahok. Mendagri juga meminta agar publik bisa menghormati putusan hukum tersebut, bukannya melemparkan pernyataan yang seolah-olah menyalahkan pemerintah. Seperti diketahui, Presiden Jokowi sudah membuat pernyataan bahwa pemerintah tidak bisa intervensi masalah hukum. (b/mk)