nusakini.com-Bali-Universitas Udayana mengadakan Seminar Nasional 2018 Ilmu Politik dengan tema Masa Depan Kedaulatan Masyarakat di Indonesia, Peran Supremasi Hukum dan Akuntabilitas Publik, Sabtu (10/11) 

Menteri Dalam Negeri di daulat untuk membuka dan memberikan sambutan pada Seminar Nasional 2018 Ilmu Politik yang diselenggarakan oleh Universitas Udayana. 

Mendagri berpesan tentang persiapan Pemilu Serentak 2019 tahapan-tahapan yang tentunya dari kalangan akademisi perlu mencermati gelagat perkembangan dan dinamika yang dihadapi. 

"Bali itu komplit, provinsi perjuangan di hari pahlawan ada tokoh pahlawan di Bali, tapi ada bagian yang tidak boleh dilupakan agama dan adat istiadat, di samping ada tujuan wisata internasional Bali juga masuk dalam daerah rawan bencana, ujar Tjahjo 

• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Aktivis LGBT Pertanyakan Respon Pemerintah Peru setelah Kematian Pria Transgender di Indonesia
• Terima Kunjungan Komisi II DPR, Gubernur Bali: Kehadiran Wisatawan Dorong Pemulihan Ekonomi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi

"Salah satu tugas Kemendagri menjaga stabilitas daerah, daerah itu berhasil kalau pertumbuhan ekonominya meningkat baik, angka kemiskinan dan pengangguran mampu ditekan dengan baik dan menjaga konteks stabilitas yang ada," tambah Tjahjo 

"Maka yang dikatakan pemerintah daerah itu bukan Gubernur sampai kepala desa, ada unsur lain yang diharapkan memberikan kontribusi bagi pembangunan, di situ ada yang namanya Perguruan Tinggi," ujar Tjahjo 

"Kepentingan pusat di daerah itu memastikan program strategis nasional siapa pun Presidennya, terlaksana disebuah Provinsi siapa pun Gubernurnya birokrasi itu satu mulai dari Presiden sampai kepala desa, kepala adat tegak lurus itulah sebuah proses pemerintahan," kata Tjahjo 

"Sekarang memasuki kita di tahun politik ada Pileg dan Pilpres, ini sebagai bagian tahap konsolidasi demokrasi yang begitu rumit, tetapi kami yakin KPU dan Bawaslu punya pengalaman, integritas dan profesional yang memiliki otoritas tunggal sebagai penyelenggara Pemilu. Mereka di dukung oleh Kepolisian,TNI, BIN, Kejaksaan, Satpol PP, Pemerintah Daerah agar pelaksanaan berjalan dengan baik, "kata Tjahjo 

Kuncinya satu, partisipasi politik masyarakat meningkat. Target KPU 78% "tolong adik-adik mahasiswa yang belum punya e-ktp buat e-ktp, yang belum terdaftar di TPS urus agar hak politik anda tidak hilang sebagai warga negara yg memiliki hak politik, pungkas Tjahjo 

Pesan penutup dari Mendagri Tjahjo Kumolo, mari kita lawan racun demokrasi yang merusak konsolidasi demokrasi, yaitu politik uang, kampanye yang berhujat, ujaran kebencian yang harus dicermati oleh mahasiswa dan kalangan akademisi. (p/ab)