Mendagri : Jangan Setelah Teken Pakta Integritas Lalu Ditangkap KPK
By Admin
nusakini.com--Di hadapan dua pasangan calon gubernur dan seluruh pasangan calon bupati dan wali kota se-Sumatera Utara yang mengikuti acara pembekalan anti korupsi dan deklarasi LHKPN, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sempat mengisahkan cerita tentang seorang gubernur yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kata Tjahjo, gubernur tersebut padahal baru saja meneken pakta integritas dihadapan Ketua KPK.
"Saya sedih, ada sahabat saya seorang gubernur yang menandatangani pakta integritas di depan Ketua KPK, besoknya dia tertangkap tangan (OTT) oleh KPK, "kata Tjahjo di Medan, Sumatera Utara, Rabu (24/4).
Artinya, gubernur tersebut kata dia, hanya basa-basi saja meneken pakta integritas. Atau dalam kata lain, meneken pakta integritas bukan dengan hati nurani. Cerita lainya, menurut Tjahjo malah tentang seorang gubernur. Kata dia, gubernur yang satu ini juga akhirnya terjerat kasus.
"Dia, sudah pengalaman jadi kepala daerah tingkat kedua. Ayahnya dua periode jadi gubernur. Dia baik. Tapi sebagai kepala daerah dia tak mampu, dia disetir anggota DPRD, akhirnya kena OTT KPK," katanya.
Kisah dan kasus -kasus serupa lainnya, Tjahjo harap menjadi perhatian para calon kepala daerah yang hadir. Sehingga tak terulang. Jangan kemudian, pagi menandatangani pakta integritas, besoknya kena OTT KPK. Karena itu acara pembekalan anti korupsi ini sangat penting. Ia paham, proses politik memang mahal biayanya. Tapi bukan berarti lantas berbuat yang melanggar hukum.
"Proses politik memang membutuhkan biaya yang besar, saya pikir Bawaslu bisa mengawsi hal ini. Mari lawan politik uang. Panwas harus tegas kepada pasangan calon yang tertangkap membagi-bagikan uang," ujarnya.
Tjahjo juga mengajak seluruh pasangan calon yang hadir dan berkompetisi di Pilkada Sumut, untuk mengedepankan kompetisi yang berbasis pada adu konsep. Bukan kemudian berkampanye dengan ujaran kebencian. Calon pemimpin juga harus membangun optimisme. Bukan pesimisme.
"Jangan pula sekedar hanya jadi wakil, jadi kepala daerah. Tapi harus punya impian, imajinasi dan keinginan, tak hanya membangun Sumut tapi bangsa dan negara," katanya.
Tjahjo pun kemudian mengutip apa yang pernah diucapkan Bung Karno. Presiden RI pertama yang juga proklamator itu mengatakan, setiap pemimpin harus punya impian, dan imajinasi. Dengan itu dia punya konsepsi. Dan denah itu pula dia mampu melangkah serta mewujudkan impian dan gagasan.
"Saya harapkan semua kepala daerah dan calon begitu. Makanya jangan bermimpi satu periode, harus ada impian dua periode. Saya dulu Ketua KNPI di Semarang, enggak bermimpi jadi Sekjen KNPI, Ketua KNPI. Contoh lainnya,Gubernur Sulawesi Selatan, dia jadi lurah, camat, bupati, wakil gubernur lalu jadi gubernur 10 tahun, " katanya.
Kontestasi Pilkada kata Tjahjo, adalah seorang sebuah proses politik, bukan persaingan politik. Ini sebuah proses memilih pemimpin yang amanah. Oleh karena itu, ia meminta para calon yang berkompetisi, bisa mewujudkan Pilkada menjadi pesta demokrasi yang menggembirakan. Sehingga bisa melahirkan pemimpin yang amanah. Pemimpin yang siap menjawab tantangan. Sebab bangsa ini, menghadapi sejumlah tantangan besar
"Tantangan pertama yang dihadapi, radikalisme, terorisme. Apapun radikalisme bukan urusan TNI polisi saja tapi kita semua. Termasuk teman pers. Harus berani tentukan siapa kawan, siapa lawan. Kalau tidak tercerai berai,"kata Tjahjo.
Tantangan lainnya yang kedua, lanjut Tjahjo, ancaman narkoba. Di perbatasan dekat Sumut saja, masih banyak jalur tikus. Aceh, provinsi terdekat, merupakan wilayah pemasok ganja terbaik dunia. Ini harus jadi perhatian semuanya. Khususnya calon yang nanti terpilih.
"Tantangan ketiga, ketimpangan sosial,"ujarnya.
Tantangan keempat, kata Tjahjo, masalah korupsi. Ia minta, para calon benar-benar memahami area rawan korupsi. Dan salah satu yang harus dicermati dalam hal perencanaan anggaran. Katanya, perencanaan anggaran merupakan sumber korupsi.
"Jangan kongkalikong apa adanya saja. Area rawan lainnya retribusi pajak, dana hibah dan bansos, belanja barang dan jasa. Tolong dicermati, bagaimana e-planning bagi yang jadi nanti. Jangan malu meniru e-planning daerah lain,"katanya.
Sementara Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menyorot soal konflik of interest kepala daerah. Kata Saut, konflik of interest, masih jadi penyakit pada kepala daerah yang berujung pada praktek korupsi. Ini yang harus dihindari.
"Conflict of interest enggak sesuai dengan integritas. Ini yang menyelimuti bangsa kita sehingga susah sekali. Hati enggak sesuai dengan pikiran, pikiran enggak sesuai dengan perbuatan," katanya.
Karena itu ia minta para calon kepala daerah di Sumut menjauhi conflict of interest. Saut yakin, jika itu dijauhi, pasti akan jadi pemimpin yang amanah. Pemimpin yang dicintai rakyat. Dan Saut juga sempat menyinggung soal indeks tingkat korupsi. Kata dia, jangan anggap indeks tingkat korupsi tak ada kaitannya dengan indeks demokrasi. Saat ini, indeks tingkat korupsi di Indonesia belum sesuai harapan. Jadi antara proses demokratisasi terkait erat dengan indeks tingkat korupsi. (p/ab)