Menaker : Program 3R Mulai Berhasil Perbaiki Kualitas BLK di Indonesia

By Admin

nusakini.com--Program 3R (Reorientasi, Revitalisasi dan Rebranding) yang dirintis Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mulai terlihat berhasil membenahi membawa perubahan positif di Balai-balai Latihan Kerja (BLK) di Indonesia. 

  Alat pelatihan, kurikulum dan fasilitas pelatihan kerja terus dibenahi dengan aneka peralatan modern dan sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan industri. 

 “Kita ingin mengubah persepsi dan paradigma terhadap keberadaan BLK-BLK sehingga fasilitas dan peralatan latihan kerja menjadi lebih modern, tidak ketinggalan jaman dan sesuai dengan kebutuhan industri,” kata Menaker Hanif saat meninjau fasilitas pelatihan kerja di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja ( BBPLK) Bandung Jawa Barat pada Rabu (5/10). 

Menaker Hanif menambahkan untuk memperkuat dan memperbanyak SDM yang berberkompeten dan berdaya saing tinggi maka pelatihan di BLK-BLK juga harus dilakukan secara massif dan menampung lebih banyak peserta pelatihan kerja. 

“Kita juga ingin agar pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh BLK arus memiliki kesesuaian atau link and matchdengan kebutuhan dunia industri dan dunia kerja yang kian dinamis sehingga lulusannya cepat terserap, bekerja atau berwirausaha,” kata Hanif. 

Berdasarkan data Kemnaker saat ini ada 281 BLK di seluruh Indonesia. 19 diantaranya adalah BLK milik Kemnaker sedangkan sisanya 262 dimiliki pemda provinsi dan Kab/kota. 

Tak hanya itu, kata Hanif, pemerintah pun terus mendorong partisipasi aktif dari kalangan swasta dan pemerintah daerah untuk berinventasi dan bekerja sama mengembangkan pelatihan kerja yang dilakukan BLK-BLK di seluruh Indonesia. 

Sebagai contoh kata Hanif, Kemnaker telah mengadakan Kerjasama dengan PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (PT TMMI) untuk mereviltalisasi BLK di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sehingga tercipta peningkatan kualitas pelatihan kerja dan bermuara pada peningkatan kualitas tenaga kerja di NTT. 

Seperti diketahui Hanif mendorong agar BLK di seluruh Indonesia untuk menerapkan program 3R, yang terdiri dari reorientasi, revitalisasi, dan rebranding. Dengan demikian, diharapkan BLK memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas SDM dan produktivitas pekerja Indonesia, yang juga akan mendukung peningkatan produktivitas usaha di perusahaan. Pemerintah mendorong seluruh BLK di Indonesia untuk menerapkan program 3R yaitu reorientasi, revitalisasi dan rebranding, papar Hanif. 

Dia menjelaskan, dalam penerapannya, reorientasi dibutuhkan agar pelatihan kerja yang dilakukan oleh BLK memiliki kesesuaian dengan kebutuhan tenaga kerja oleh industri atau dunia usaha. Dengan begitu, lulusan dari BLK dapat lebih mudah terserap ke dunia kerja karena sudah memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. 

Reorientasi terkait dengan prioritas sektor dan kejuruan yang harus dikembangkan oleh BLK. Tentu dengan mempertimbangkan sektor-sektor yang dikompetisikan dan kebutuhan pasar kerja dalam dan luar negeri, jelas Hanif. 

Ditambahkannya, selain pelatihan yang dilakukan di BLK, pelatihan kerja atau profesi yang dilakukan oleh lembaga atau institusi maupun oleh perusahaan juga harus menerapkan hal yang sama. “Kesesuaian antara pelatihan kerja dan lapangan kerja harus ada untuk membantu penyerapan tenaga kerja,” imbuh dia. 

Sedangkan dari sisi revitalisasi, lanjut Hanif, BLK harus memiliki standarisasi yang akurat dan komprehensif. Harus ada kesesuaian dan kesinambungan standar pelatihan kerja, baik di tingkat daerah maupun nasional. 

Standar sebagaimana dimaksud merupakan upayakan dalam mengsinkronkan konsep, metode dan penilaian hasil pelatihan kerja. Sehingga pelatihan kerja yang diselenggarakan di BLK lebih terarah. “Nantinya harus disamakan semua dengan kategori standar minimal, standar nasional dan standar internasional,” tuturnya. 

Terakhir, Hanif menekankan perlunya rebranding dari BLK yang tidak hanya berperan dalam meningkatkan kompetensi kerja masyarakat saja. Namun, lebih dari itu BLK juga harus mampu meningkatkan optimisme masyarakat, untuk senantiasa meningkatkan daya saingnya, agar kemudian dapat meraih kehidupan yang sejahtera. 

“Rebranding BLK diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat pada BLK pemerintah. Baik yang ada di pusat maupun daerah, kata Hanif. (p/ab)