nusakini.com--Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M. Hanif Dhakiri menerima kunjungan Duta Besar Indonesia Untuk Qatar, Marsekal Madya TNI (Purn) Muhamad Basri Sidehabi di kantor Kemnaker Jakarta Selatan, Selasa (30/1). Dalam kesempatan tersebut Dubes Basri Sidehabi saat melaporkan adanya regulasi baru bagi pekerja migran di negara Qatar. 

“ Kami melaporkan adanya regulasi baru yang diterbitkan pemerintah Qatar. Tentunya berharap aturan baru itu dapat meningkatkan perlindungan pekerja migrant di sana, terutama bagi pekerja migram Indonesia yang bekerja di sana, “ kata Dubes Basri. 

Dubes Basri menjelaskan dalam peraturan baru pemerintah Qatar melindungi pekerja pengemudi, tukang kebun, dan pekerja domestik. Kedian diatur pula penerapan 10 jam kerja setiap hari dan adanya libur sehari dalam sepekan.  

"Adanya regulasi baru diharapkan mampu melindungi pekerja di Qatar tersebut yang selama ini belum memperoleh payung hukum. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi,“ kata Dubes Basri. 

• Menaker Hanif Resmikan Posko Pengaduan THR 2019
• Menaker Dukung Pembuatan Kartu Peduli Buruh Untuk Korban Bencana
• Komunitas Masyarakat Robotik Pertama di Indonesia Resmi Dibentuk
• Menaker: Angka Pengangguran Turun Sesuai Harapan
• Perlu Diperkuat, Hubungan Pekerja Pengusaha dalam Era Ekonomi Digital

Dilaporkan juga jumlah PMI di Qatar sekitar 40.000 orang, 10 ribu adalah tenaga kerja terampil dan sisanya 30 ribu tenaga kerja infomal. "Sekitar 0,4 persen dari total jumlah PMI yang mengalami masalah di Qatar," ujar Dubes Basri. 

Menanggapi laporan tersebut, Menaker mengungkapkan akan melihat kembali perjanjian kerja sama anatara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Qatar terkait tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran.  

"Ke depan Kemnaker akan mendorong penempatan tenaga kerja Indonesia terutama sektor formal yang menguntungkan bagi tenaga kerja Indonesia. Sekarang kita hunting job-job dan semi skills skill atau professional yang tersedia di sana," ujar Menaker. 

Ia mengungkapkan, pihaknya juga akan mengecek dan mensinkronkan antara Undang-Undang Qatar yang baru tentang pekerja migran dan ketentuan yang ada di Indonesia. Jika hal ini membawa dampak yang baik kepada tenaga kerja Indonesia baik dari segi perlindungan maupun finansial, Kemnaker akan mendorong penempatan tenaga kerja Indonesia ke Qatar terutama pada sektor formal karena untuk sektor domestik masih moratorium. 

"Namun sebelum itu kita akan mengecek terlebih dahulu terkait jam kerja dan perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia di Qatar. Kita juga ingin pastikan peningkatan kapasitas dan posisi diplomatik atase ketenagakerjaan di sana," papar Menaker. (p/ab)