nusakini.com--Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, pihaknya tidak memandang siapa dan apa kedudukannya untuk kuota ibadah haji. Menurutnya, kuota didasarkan pada prinsip keadilan dan itu berlaku untuk jamaah yang sudah mendapat nomor porsi sesuai urutan yang telah ditetapkan. 

“Hatta Presiden sekalipun tidak ada jatah sama sekali, karena saya harus menerapkan keadilan. Keadilan itu harus berlaku sama, tidak ada yang mendapat jatah. Keadilan itu siapa yang mendaftar lebih dulu, dia yang mendapat lebih dulu,” kata Menag saat ditanya terkait kemungkinan memberikan tambahan kuota kepada daerah tertentu karena antrian yang panjang, Jakarta, Kamis (19/04). 

• Sambangi Sektor di Madinah, Sekjen Kemenag Ingin Pastikan Kelancaran Layanan
• Saudi Kaji Usulan Indonesia tentang Fast Track dan Rekam Biometrik Jemaah Haji
• Menag Raker Dengan DPR Bahas Evaluasi Haji 1439/2018M
• Kemenag Kaji Masa Tinggal di Hotel Transit dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus
• 3,1 Miliar Bantuan Petugas dan Jemaah Haji untuk Bangun Masjid di NTB

Menurut Menag, hal itu merupakan konsekuensi keadilan sekaligus komitmen dirinya sejak ditunjuk menjadi Menteri. Menag bersama KPK telah berkomitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan pihak lain, khususnya calon jamaah.  

Menggunakan kuota tidak sesuai sistem, kata Menag, akan menimbulkan ketidakadilan buat calon jemaah haji yang sudah antri bertahun-tahun. Karenanya, Kementerian Agama memberlakukan ketentuan keberangkatan jemaah berdasarkan urutan. 

“Jadi jumlah kuota yang ada tidak digunakan oleh orang yang tidak berhak. Yang bisa menggunakan adalah mereka yang sudah mempunyai nomor porsi dan sudah mendaftar. Sifatnya urut kacang,” tegas Menag. (p/ab)