nusakini.com - Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri mengulang permintaannya kepada media dan pers agar jangan ikut memanas-manasi terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan dilaksanakan secara serentak di 101 kabupaten, kota, provinsi di tanah air, tidak hanya DKI Jakarta.

“Justru ikut menyejukkan, karena kasihan nanti yang menderita itu rakyat lho. Jadi bukannya kalian, tapi rakyat yang bawah yang tidak mengerti apa-apa yang disuruh mengikut,” kata Megawati Soekarnoputri dalam keterangan pers bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai keduanya bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/11/2016) siang.

• Masyarakat Penegak Konstitusi (MPK) : Masyarakat Jabodetabek Dirugikan 1,4 T Akibat Bansos Salah Sasaran Saat Pilpres
• Di Sidang MK, Ini Kata Sri Mulyani Soal Asal Dana Jokowi Bagi Barang ke Warga Saat Kunker
• Bawaslu: Dugaan Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Penuhi Syarat Materiil
• Pesan SBY: Jangan Lukai Hati Rakyat yang Ingin Prabowo Jadi Pemimpin Mereka
• Yusril Siap Hadapi Kubu Ganjar-Mahfud di MK

Megawati menunjuk contoh pada aksi unjuk rasa massa yang terjadi pada 4 November lalu. Menurutnya, banyak sekali mereka yang sebenarnya tidak mengerti untuk ikut dalam aksi unjuk rasa yang sejak awal damai, tetapi di ujungnya terlihat ada upaya untuk jadi tidak baik.

“Saya juga meminta, menginginkan kepada Presiden supaya kita nanti akan ada pertemuan antar ketua umum-ketua umum,” kata Megawati seraya menunjuk contoh pertemuannya dengan Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Setya Novanto, di kediamannya Teuku Umar, Jakarta, Minggu (20/11/2016).

Menurut Megawati, dalam beberapa hari ini dirinya juga akan bertemu dengan beberapa partai yang juga mendukung Presiden Jokowi. “Itulah permintaan saya pada beliau, saya minta izin supaya bisa saya berkomunikasi lagi. Karena kan KIH (Koalisi Indonesia Hebat) sudah tidak ada dan dari KMP (Koalisi Merah Putih) sendiri juga sudah dua partai yang masuk ke dalam pemerintahan,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu Megawati juga mengemukakan, jika partai-partai pendukung pemerintah seperti PAN, PPP, dan PKB yang dewasa ini memiliki calon yang berbeda dengan Partai PDI Perjuangan atau Partai Golkar dan lain-lain sebaiknya kalau sudah bersatu di dalam sebuah penguatan pemerintahan, seharus juga di dalam Pilkada bisa bersama-sama. “Tapi itu adalah hak partai untuk menentukan hal-hal seperti itu,” tukasnya. (p/mk)