nusakini.com - Gerakan Pemuda Tani Indonesia (Gempita) Sulawesi Tenggara (Sultra), kembali membuat terobosan dengan memberikan perhatian khusus kepada para petani yang menjadi binaan selama ini. Salah satu perhatian tersebut adalah dengan mangendeng Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Sultra. 

Kerjasama tersebut dituangkan dalam Momerandum of Understanding (MoU) disela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gempita se- Sulawesi Tenggara yang diadakan di Kedai Gempita di jalan Madusila, Kelurahan Andonuohu, Kecamatan, Poasia, Kota Kendari, Sabtu (9/9/2017). 

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sultra La Uno dalam sambutannya menyambut baik terobosan yang dilakukan oleh Gempita Sultra.Ia pun berharap kerjasama tersebut bisa menjadi pilot project yang dapat dicontoh di daerah lain. 

• Perkuat Korporasi Petani, Kementan Latih Ratusani Milenial Gempita Sulsel
• Aktivis Tani Sumsel Apresiasi Strategi dan Motivasi Mentan Amran
• KUB Gempita Jadi Pusat Layanan Mekanisasi, Dorong Milenial Menjadi Eksportir
• GEMPITA: Pertanian itu Solusi Utama, Hasilnya Mengalir Tiada Akhir
• Gempita Pangkep Percepat Wujudkan Industri di Setiap Desa

"Kami berharap dengan adanya kerjasama ini, petani yang menjadi binaan Gempita selama ini bisa menjadi peserta PBJS Ketenagakerjaan. Ini sangat penting untuk melindungi petani jika terjadi kecelakaan kerja atau meninggal dunia," kata La Uno. 

Lebih jauh La Uno menjelaskan, untuk iuran BPJS setiap bulannya cukup murah yakni Rp.16.800. Sistem pembayaran iuran pun tak harus dilakukan setiap bulan.  

"Untuk kawan-kawan petani bisa melakukan pembayaran iuran setiap kali panen. Inilah salah satu kemudaha bagi petani-petani kita," ucapnya. 

Sementara itu, Korwil Gempita Sultra Rustam mengatakan, pihaknya menjalin kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan hari tua kepada para petani. Apalagi petani yang selama ini bekerja disektor informal juga memiliki resiko kerja. 

"Kami ingin memastikan bahwa para petani juga memiliki hak yang sama dengan karyawan perusahaan maupun PNS untuk mendapat pelayanan atau asuransi ketenagakerjaan," kata Rustam. 

Sebagai langkah awal, kata Rustam, pihaknya mewajibkan seluruh pengurus Korwil dan Kordinator Cabang (Korcab) Gempita untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya masing-masing korcab menkoordinir para petaninya untuk menjadi peserta. pungkasnya. (dd/eg)