Foto/dpr.go.id    

nusakini.com - Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo mendukung sepenuhnya setiap langkah yang diambil PT. Pertamina (Persero) sebagai perusahaan terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia dalam pengelolaan Migas Nasional. Menurutnya, Pertamina bisa diandalkan untuk bersaing di dunia internasional.

Demikian diungkapkannya di sela-sela Rapat Dengar Pendapat antara Komisi VII DPR RI bersama PT Pertamina (Persero) di Gedung DPR RI, Senin (28/8/2017). Rapat yang berlangsung hingga larut malam itu dipimpin Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha.

• Pertamina Beri Sanksi ke Arie Febriant Gegara Meludah
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Berikan Santunan Anak Yatim, Gandeng BAZNAS untuk Pengumpulan Zakat Kolektif
• Pertamina Patra Niaga Sulawesi Bersama BPH Migas Pastikan Kesiapan Sarfas BBM & LPG Jelang Idul Fitri 1445 H
• Ini Komentar Bambang Pacul Soal Bukber Bareng Puan di Rumah Rosan
• Rayakan Kemenangan, Pertamina Patra Niaga Ajak Anak Yatim dan Dhuafa Belanja Baju Lebaran dalam Program SEBARAN di Kota Makassar

“Dengan berbagai upaya Pertamina memenuhi tuntutan itu, termasuk menjalankan kebijakan BBM satu harga di saeluruh Indonesia. Ini bukan persoalan mudah, kebijakannya luar biasa sehingga membutuhkan penerapan teknis yang tidak sederhana. Dibutuhkan kecerdasan manajemen untuk merealisasikan kebijakan pemerintah,” pungkas Mukhtar.

Namun di sisi lain, politisi F-Hanura itu menyayangkan sikap pemerintah yang tidak profesional dan konsisten mengawal kebijakan tersebut. Mukhtar mencontohkan, ada utang Pemerintah ke Pertamina sebesar Rp 24 triliun yang belum dibayarkan. Selain itu, sambungnya, ada utang TNI sebesar Rp 10 triliun juga belum dibayar ke Pertamina.

 “Saya khawatir, Pertamina akan mengalami gangguan siklus keuangan jika utang pemerintah tidak dibayarkan. Belum lagi beban Pertamina yang harus memutar otak untuk penerapan BBM 1 harga. Jika ini dibiarkan, maka manajemen keuangan pertamina dipastikan akan terganggu,” khawatir Mukhtar.

Jika tak segera dibayarkan, lanjut Mukhtar, maka laba Pertamina yang berhasil dibukukan tahun lalu akan tergerus habis. Menurutnya, jika Pertamina diminta profesional, maka pemerintah juga harus profesional. Harus ada keadilan dalam pengambilan kebijakan agar penerapannya juga bisa maksimal.

“Kami berkewajiban mengingatkan Pemerintah bahwa Pertamina adalah aset negara yang penting. Jika perusahaan ini berhasil menjadi perusahaan yang mendunia, maka Pemerintah dan rakyat Indonesia pulalah yang akan menikmatinya,” tutup politisi asal dapil Sulsel itu. (p/ma)