nusakini.com--Total plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di tahun 2017 adalah sebesar Rp 110 Triliun. Angka ini berlaku sejak 1 Januari 2017 sehingga tidak merugikan penyalur yang telah menyalurkan KUR di tahun 2017 sebelum plafon penyaluran KUR ini ditetapkan.

Selain itu, porsi penyaluran KUR berdasarkan skema adalah 81% untuk KUR Mikro, 18% untuk KUR Ritel, dan 1% untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Subsidi bunga KUR Mikro berubah menjadi 9,55%. 

  Rapat Koordinasi yang dilakukan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian hari ini, Jumat (20/1) juga memutuskan porsi penyaluran KUR di sektor produksi (pertanian, perikanan, dan industri) ditargetkan naik hampir dua kali lipat menjadi 40% di tahun 2017 dari realisasi tahun lalu sebesar 22%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian berharap penyaluran KUR untuk sektor produksi pertanian lebih merata pada komoditas-komoditas selain padi. 

  “Saya sebetulnya berharap kredit untuk sektor produksi pertanian itu tidak hanya untuk padi, tapi juga bisa tebu, bawang merah, dll,” ujar Darmin Nasution saat memimpin Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Hadir dalam rapat ini antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid, dan pejabat Kementerian/Lembaga terkait. 

• Penyaluran KUR UMKM Jateng Terbesar Nasional
• Beri Penghargaan KUR, Menko Airlangga Sampaikan Arah Pengembangan UMKM Di Masa Mendatang agar Berdaya Saing Tinggi
• Kunjungi Petani Karanganyar, Mentan SYL Serahkan KUR Untuk Teknologi 4.0
• Mentan Syahrul Dorong Sulsel Jadi Pionir Perkereditan KUR
• Pemerintah Sudah Salurkan KUR Rp65,5 Triliun Sepanjang 2019

  Adapun realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) per 31 Desember 2016 sebesar Rp 94,4 Triliun atau 94,4% dari target penyaluran Rp 100 T. Non Performing Loan (NPL) sebesar 0.37% dan tersalurkan pada 4.362.599 debitur. Kendati angka ini sedikit di bawah target, namun patut diapresiasi di tengah kondisi melemahnya perekonomian global. 

KUR Mikro memiliki porsi penyaluran terbesar yaitu sebesar Rp 65,6 Triliun (69,5%), diikuti dengan KUR Ritel sebesar Rp 28,6 Triliun (30,3%), dan KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebesar Rp 177 Miliar (0,2%). 

Bank Rakyat Indonesia (BRI) menjadi penyalur KUR dengan penyaluran tertinggi sebesar Rp 69,4 Triliun, diikuti dengan Bank Mandiri sebesar Rp 13,3 Triliun, dan BNI sebesar Rp 10,3 Triliun. Sisanya disumbangkan oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan penyalur lainnya. 

Sementara berdasarkan wilayah, penyaluran KUR masih didominasi di provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Tiga provinsi dengan penyaluran KUR tertinggi adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Sedangkan untuk provinsi di luar pulau Jawa dengan penyaluran KUR yang tinggi adalah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Kinerja tersebut sesuai dengan sebaran UMKM di Indonesia. 

Sepakat dengan Menko Darmin, Ketua OJK juga menjelaskan tantangan utama saat ini adalah bagaimana menggeser alokasi KUR ke sektor-sektor produksi. 

  “Itu PR besar bagi kita. Sektor produksi tentunya memiliki karakteristik yang berbeda dengan sektor perdagangan. Kita perlu segera mendiskusikan lending model yang sesuai dengan karakteristik sektor produksi tersebut,” tegasnya. 

  Menteri BUMN menambahkan tentang pentingnya pendataan untuk sektor produksi. “Sehubungan dengan KUR sektor produktif, persoalan yang juga perlu menjadi perhatian adalah pendataan,” tambah Rini. (p/ab)