KSP Adalah Mata Telinga Presiden, Siap Terima Aspirasi Masyarakat
By Admin
nusakini.com - Jakarta – Dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 26/2015, Kantor Staf Presiden memiliki tugas pokok dan fungsi antara lain sebagai lembaga pemikir untuk pengambilan kebijakan.
“KSP merupakan kantor khusus yang berfungsi membantu Presiden Jokowi secara langsung,” kata Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan Eko Sulistyo saat menerima kunjungan studi lapangan 100 mahasiswa program studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Gedung Krida Bhakti, Jakarta, Selasa, (27/3/2018).
Eko menjelaskan, Kantor Staf Presiden merupakan institusi resmi yang menjadi mata dan telinga Presiden untuk mendengarkan aspirasi masyarakat sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang ada.
"Terima kasih atas kunjungan mahasiswa Hubungan Internasional UMY ke Kantor Staf Presiden,” kata Eko Sulistyo.
“KSP juga memiliki tugas untuk melakukan monitoring dan evaluasi program prioritas presiden,” sambung Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden Binny Buchori.
Pada kunjungan ini, KSP memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang hadir untuk mengenali KSP lebih dekat dengan menerima beberapa pertanyaan dari para mahasiswa. Beberapa pertanyaan yang dilontarkan seperti apakah nilai Pancasila sudah diterapkan secara penuh, mengingat masih banyak kasus yang mencoreng nilai Pancasila
Menanggapi pertanyaan seperti itu, Binny Buchori menyatakan bahwa salah satu upaya yang dilakukan Presiden yakni mengubah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) menjadi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Lembaga ini memiliki tugas untuk membantu presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronasi dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Kita berupaya dan kita tentu tidak bisa sendiri, sehingga perlu bekerjasama dengan berbagai pihak seperti mahasiswa di kampus-kampus untuk menguatkan kembali nilai-nilai Pancasila,” jelas Binny Buchori.
Pertanyaan lain yang diajukan adalah terkait pembagian Kartu Indonesia Sehat (KIS). Binny menjelaskan bahwa KIS diperuntukkan untuk seluruh daerah di Indonesia yang fokus pada daerah yang terjauh, tertinggal dan terdepan. Namun, dalam proses distribusinya tidak luput dari berbagai tantangan. “Masalah utama yang dihadapi kerap terhambat pada data yang mengakibatkan masih ada daerah yang luput dari pendistribusian KIS ini,” paparnya.
Oleh karen itu, Kantor Staf Presiden mengusahakan dengan menggulirkan program Satu Data Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kuaitas data pembangunan, menghilangkan duplikasi dan kebingungan terkait data, serta memperkuat peran Walidata (Pusdain) menjadi satu-satunya pintu keluar masuk data instansi pemerintah.
Selain itu, KSP memiliki program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) yang merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang mudah diakses dan terpadu dengan 81 kementerian/lembaga, 5 pemerintah daerah serta 44 BUMN di Indonesia. LAPOR! dikembangkan oleh KSP untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk pengawasa program dam kinerja pemerintah dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan publk.
“Pemerintah selalu menerima pengaduan masyarakat seperti dilakukan Deputi IV yang saat ini menerima demonstran, sehingga dapat disimpullkan pemerintah memang hadir melindungi seluruh rakyat,” jelas Binny Buchori.(p/ma)