Ilustrasi

nusakini.com, Tangerang — Pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup / Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) mengambil langkah cepat guna mengatasi krisis kebakaran yang melanda Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang. Peninjauan langsung dilakukan oleh Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH, Diaz Hendropriyono, pada Sabtu (4/7/2026).

Langkah tanggap darurat ini bertujuan memastikan optimalisasi proses pemadaman di lapangan. Selain itu, kunjungan ini menjadi bagian dari kesiapsiagaan nasional mengingat adanya risiko lonjakan kebakaran infrastruktur sampah di berbagai wilayah Indonesia akibat fenomena iklim ekstrem El Nino.

Wamen LH Diaz Hendropriyono mengungkapkan bahwa Menteri LH Jumhur telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh kepala daerah. Langkah antisipasi ini merespons peringatan dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) terkait potensi El Nino yang diprediksi akan jauh lebih ekstrem tahun ini. Surat edaran tersebut memuat rincian panduan bagi pemerintah daerah dalam memetakan dan mencegah potensi kebakaran di TPA masing-masing.

• Target Reduksi Sampah Bantargebang, Pemprov DKI Jakarta Dorong Pemilahan Massal
• Berbasis Sains dan Boarding School, 307 Siswa Angkatan Pertama SMA Garuda Baru Sultra Siap Masuk Asrama 16 Juli
• Merambah Hutan Lindung Sipora: Modus Pelanggaran Kuota Tebang PT BRN Dibongkar lewat Rantai Pasok Digital
• Presiden Prabowo Ingatkan Polri: Gaji Kita dari Rakyat, Jangan Malah Menyusahkan!
• Groundbreaking di Karawang, Pabrik Baterai EV Nasional Siap Serap 8.000 Tenaga Kerja

Hingga Sabtu (4/7/2026), kebakaran di TPA Jatiwaringin dilaporkan telah memasuki hari kelima setelah kepulan asap pertama kali terdeteksi warga setempat pada akhir Juni lalu. Wamen Diaz menjelaskan bahwa karakteristik kebakaran di TPA memiliki kemiripan dengan kebakaran lahan gambut. Meski permukaan luar tampak padam, bara api terindikasi masih menyala di lapisan bawah karena adanya kandungan gas metana (CH4​) yang juga memicu potensi ledakan.

Prioritas utama pemerintah saat ini adalah menjamin keselamatan masyarakat sekitar, pemulung, dan petugas di lapangan. Mengingat arah mata angin yang fluktuatif, koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang telah dilakukan untuk menyiapkan penanganan pengungsian serta pemeriksaan kesehatan terhadap potensi Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Warga diimbau untuk tidak mendekati atau menjadikan area kebakaran sebagai tontonan demi menghindari dampak buruk kesehatan.

Dalam mendukung upaya pemadaman, KLH/BPLH telah mengerahkan berbagai instrumen teknologi, termasuk penggunaan drone pemantau berkala yang dikoordinasikan bersama pihak otoritas bandara dan TNI AU. Selain itu, dua unit mobile monitoring system telah ditempatkan di lokasi. Berdasarkan hasil pemantauan alat tersebut, parameter kualitas udara untuk zat seperti SO2​, NO2​, PM 10, dan PM 2.5 terindikasi sudah berada di atas ambang baku mutu lingkungan.

Proses pemadaman di lapangan turut dibantu oleh 30 personel Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan yang memiliki keahlian khusus dalam pemadaman metode injeksi hingga ke titik bawah lapisan sampah.

Di sisi lain, perwakilan pemerintah pusat memastikan bahwa program prioritas nasional waste-to-energy (WTE) atau pengolahan sampah menjadi energi di kawasan tersebut diproyeksikan akan tetap berjalan. Pemerintah daerah diminta menjaga alokasi lahan yang telah ditentukan agar tidak beralih fungsi.

Hadir pula dalam peninjauan tersebut Bupati Tangerang Moh Maesyal Rasyid, Kapolres Tangerang Indra Waspada, serta Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat BNPB Djohan Darmawan. Upaya penanganan lanjutan dilaporkan akan diperkuat melalui metode pemadaman udara (water bombing) serta rencana implementasi Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). (*)