nusakini.com - Jakarta - Seperti diketahui, di situs KPU, NIK di e-KTP GC seorang WNA yang beredar di media sosial, muncul di DPT Pemilu 2019, namun dengan nama seseorang berinisial B, yang seorang WNI. Hal inilah yang menjadi tanda tanya di media sosial karena tidak selayaknya satu NIK digunakan dua nama.

Olehnya, KPU menegaskan tenaga kerja asing (TKA) asal China di Cianjur tersebut tidak dapat memilih di Pemilu 2019, meski NIK-nya muncul di DPT dengan nama berbeda. Komisioner KPU, Viryan Aziz, mengatakan data DPT pria berinisial B itu berasal dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pilkada Serentak 2018. Setelah dilakukan pengecekan, NIK di e-KTP si B berbeda dengan NIK di DP4. NIK yang ada di DP4 ternyata milik GC.

• Survei Indikator: 63 Persen Publik Tak Setuju Pembatalan Pasangan Prabowo-Gibran
• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres
• Sengketa Pilpres 2024 Bakal Diputuskan MK Hari Ini
• Wasekjen PBNU Bela Gus Ipul , Cak Imin: Mereka Pengangguran
• Masyarakat Penegak Konstitusi (MPK) : Masyarakat Jabodetabek Dirugikan 1,4 T Akibat Bansos Salah Sasaran Saat Pilpres

"NIK-nya (Pak B) berbeda antara di KTP elektronik dengan di DP4. NIK GC di DP4 atas nama Pak B," kata Viryan di kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (26/2/2019).

"Jadi angkanya, setelah ditemui di rumahnya Pak B ini, NIK-nya (di DP4) pada angka ke 12 itu tertulis 7, di NIK-nya 2," sambungnya.

Lanjut Viryan mengatakan, DP4 Pilkada Serentak 2018 diserahkan oleh pemerintah ke KPU pada 15 November 2018. DP4 itulah yang kemudian menjadi dasar DPT sehingga NIK Pak B di DP4 (yang berbeda dengan NIK di e-KTP) masuk ke DPT. Dengan demikian, masalahnya ada di perbedaan NIK Pak B (warga negara Indonesia) di e-KTP dengan DPT yang bersumber dari DP4 Pilkada 2018. Pak B tetap bisa mencoblos di Pemilu 2019, sementara GC (warga negara China) tidak bisa mencoblos.

"Poin pentingnya adalah Bapak GC dengan NIK ini tidak ada di DPT Pemilu 2019. Poin pentingnya itu," tegasnya.  (b/ma)