Koordinasi Lintas Sektor Dibutuhkan dalam Pengembangan Perkotaan

By Admin

nusakini.com-- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berharap pemerintah daerah dapat melakukan koordinasi lintas sektor dalam pengembangan infrastruktur perkotaan di daerahnya. Dengan adanya koordinasi yang baik, maka persoalan tata ruang dalam pengembangan perkotaan dapat teratasi. 

“Koordinasi yang baik perlu dilakukan untuk menghindari persoalan tata ruang dalam pengembangan perkotaan,” kata Kepala BPIW Kementerian PUPR, Rido Matari Ichwan dalam Kongres Nasional Ikatan Ahli Perencanaan (IAP) Indonesia ke-XI di Jakarta,

Dalam acara tersebut turut hadir Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Budi Situmorang, Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Kemaritiman Ridwan Djamaludin, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Makassar Ramadhan Pomanto, dan Bupati Agam Indra Catri. 

Menurutnya, persoalan tata ruang biasanya dilatarbelakangi koordinasi yang kurang terjalin dengan baik. Dengan begitu, pengembangan perkotaan perlu melibatkan lintas sektoral, baik lintas kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, swasta dan lainnya. 

Ia mencontohkan, Kementerian PUPR saat ini memberikan dukungan infrastruktur terhadap lintas sektoral, seperti pada kawasan industri ekonomi khusus, kawasan perdesaan prioritas, kawasan strategis pariwisata nasional dan lainnya. "Dalam mendukung kawasan-kawasan tersebut, Kementerian PUPR senantiasa melakukan koordinasi dengan sektor-sektor terkait," ujarnya. 

Ridwan Djamaludin menyatakan, koordinasi dan keterpaduan merupakan kunci dalam mengembangkan kota. Terlebih, biaya untuk pengembangan infrastruktur kota tidak murah. “Untuk itu dalam perencanaan pengembangan kota perlu mematuhi nilai-nilai dan mengedepankan koordinasi,” katanya. 

Ridwan Kamil menambahkan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung senantiasa berkomitmen membangun kota yang maju dengan membuka ruang koordinasi yang luas untuk berbagai pihak. “Termasuk koordinasi dengan perencana perkotaan,” katanya.(p/ab)