nusakini.com--Menjelang Pilkada 2018 dan tahapan Pilpres 2019 denyut dan tensi politik kian memanas. Sayangnya, dinamika yang terjadi dibumbui oleh praktek kotor yang meracuni demokrasi itu sendiri. Praktek politik uang, penyebaran ujaran kebencian, dan kampanye hitam melalui isu SARA lewat berbagai saluran media mulai menggeliat. Bahkan, telah menjadi alat untuk meraih kekuasaan. 

"Kita akan memasuki tahun politik, Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019. Selama itu, radikalisme dalam bentuk ujaran kebencian bercampur dengan propaganda politik dan kampanye hitam akan digunakan sebagai alat meraih kekuasaan," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Rabu (21/2). 

Para kontestan yang bertarung dalam Pilkada, kata Tjahjo, jangan menghalalkan segala cara demi kemenangan. Jangan menggunakan politik uang, memecah belah dan memakai isu SARA. "Pilkada harus dilakukan dengan cara yang bijak dan elegan," ujarnya. 

Tentunya, lanjut Tjahjo, cara-cara kotor dalam politik itu mengancam kedamaian dan pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia. Kian berbahaya lagi, ketika agama dijadikan komoditas politik. Fenomena isu agama dijadikan komoditas politik terjadi karena ada dua preferensi politik identitas yang menguat ditengah masyarakat. Memilih pemimpin pun kecenderungannya berdasarkan kesamaan identitas. Bisa karena kesamaan suku atau agama. 

• Mentan SYL Silaturrahmi ke Menpan RB Tjahjo Kumolo
• Pakde Karwo Bersyukur Mengabdikan Diri di Jatim
• Mendagri : Perencanaan Pembangunan Pusat dan Daerah Harus Sinkron Dengan Janji Kampanye
• Mendagri: Demokrasi Harus Berlandaskan Etika dan Budaya Masyarakat Indonesia
• Mendagri Dukung Langkah KPU, Bawaslu dan Bareskrim Usut Tuntas Pembuat dan Penyebar Berita Hoax

"Politik identitas, sah saja dilakukan. Namun menjadi berbahaya ketika itu dipakai untuk mempersekusi kelompok atau keyakinan yang lain. Selain itu, munculnya polemik soal "pribumi" dan "non-pribumi" dikhawatirkan mengarah pada eksklusivitas dan membahayakan keragaman di tengah masyarakat," kata Tjahjo. 

Dibutuhkan langkah konkret untuk membendung itu. Salah satunya, dengan cara edukasi. Sebab, dampak merusak yang direproduksi berulang kali itu berpengaruh ke seluruh lapisan masyarakat. Dan, para politisi yang menggunakan politik identitas, biasanya tidak memiliki kinerja atau hasil kerja yang bisa dinilai baik. Jualannya semata mengandalkan isu identitas. 

"Diperlukan langkah preventif, yaitu mengajak stakeholder masyarakat yang peduli Pilkada damai untuk bicara dan menyuarakan Pilkada damai dengan menghindari isu provokatif yang bisa memanaskan situasi dan bisa memecah belah bangsa," katanya. 

Semua elemen bangsa, ujar Tjahjo, harus bergerak menyuarakan Pilkada damai. Terutama para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang dipandang oleh publik. (p/ab)