nusakini.com - Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Nasir Djamil menilai positif terkait penerbitan PP No. 60 Tahun 2016 tentang penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) di lingkungan Polri pengganti PP N0. 50 tahun 2010.

“Menurut saya PP tersebut bagus dan lebih transparan. Meskipun di satu sisi terkesan memberatkan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah diharapkan dapat melakukan berbagai upaya agar kenaikan tarif tersebut tidak berdampak secara ekonomis bagi masyarakat,”ungkap Nasir Djamil, Rabu (4/1/2017).

Ada sebagian orang yang menilai PP tersebut dikeluarkan secara sepihak tanpa terlebih dahulu membicarakan kepada DPR selaku wakil rakyat. Terkait hal itu, Politisi dari Fraksi PKS ini menjelaskan bahwa PP atau Peraturan Pemerintah merupakan domain pemerintah. PP tidak pernah dibahas bersama DPR.

• Ini Komentar Bambang Pacul Soal Bukber Bareng Puan di Rumah Rosan
• Dikabarkan Beredar Surat Edaran Kapolri Soal Debt Collector, Ini Penjelasan Mabes Polri
• Kapolri Mutasi Ratusan Personel Polri, 7 Kapolda Alami Pergantian
• Kepercayaan Publik Terhadap Polri dalam Penegakan Hukum Meningkat
• Kunjungan Kerja Wakasad Letjen TNI Agus Subiyanto di Batam dan Tinjau Aksi Sosial

“Kalaupun ada masyarakat menilai bahwa penerbitan PP itu melanggar hukum, HAM atau hak-hak publik lainnya, maka masyarakat bisa melakukan uji materi ke Mahkmah Konstitusi. Karena PP tidak pernah dibahas bersama DPR,”jelasnya.

Sebagaimana beredar di masyarakat, tanggal 6 Desember 2016 lalu Pemerintah telah mengundangkan PP Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yeng berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

PP 60/2016 ini menggantikan PP Nomor 50 Tahun 2010 dan mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan atau tanggal 6 Januari 2017. Dengan berlakunya PP 60/2016 ini, terdapat penambahan jenis PNBP yang mulai berlaku seperti tarif Pengesahan STNK untuk kendaraan roda empat atau lebih yang semula hanya Rp 75 ribu, meningkat menjadi Rp 200 ribu.

Kenaikan cukup tinggi untuk layanan penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah. PP terdahulu surat mutasi ke luar daerah hanya Rp 75.000 untuk semua jenis kendaraan, sekarang tarifnya Rp 150.000 untuk kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3 serta kendaraan bermotor roda 4 atau lebih mencapai Rp 250.000.

Begitu juga dengan penerbitan BPKB (Buku pemilik kendaraan bermotor) yang semula hanya Rp 80 ribu untuk kendaraan roda 2 dan 3 menjadi Rp 225 ribu. Sementara untuk roda 4 atau lebih yang awalnya Rp 100 ribu, meningkat menjadi Rp 375 ribu. Serta beberapa PNBP lainnya di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. (p/mk)