nusakini.com - Jakarta - Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini kembali menggelar rapat kerja untuk mendalami Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2017.

Kali ini rapat kerja tersebut diikuti 21 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD). Di antaranya Dinas Kominfotik, Bappeda, BPBD, Biro Hukum, Biro Umum dan jajaran wali kota.

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Riano P Ahmad mengatakan, total realisasi serapan anggaran SKPD-UKPD pada APBD 2017 sebesar Rp 6,9 triliun atau 89 persen dari keseluruhan anggaran senilai Rp 7,6 triliun.

• Persija Siap Sukseskan Grand Launching JIS
• Disparekraf DKI Jakarta Hadiri Konferensi Unesco Creative City Network, Kembangkan Potensi Jakarta Sebagai City of Literature
• HLM TPID DKI Jakarta, Wagub Ariza Tekankan Pentingnya Inovasi dan Tingkatkan Kolaborasi dalam Pengendalian Inflasi
• Pemprov DKI dan Kementerian Koordinasi Sukseskan Migrasi Penyiaran Televisi Digital
• Saepulloh dan Windy Terpilih Sebagai Duta Anti-kekerasan DKI

"Masih ada hal-hal yang perlu menjadi catatan soal rendahnya serapan," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta

Riano menyampaikan, gagalnya renovasi Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara yang berakibat tidak optimalnya serapan anggaran akan menjadi perhatian khusus.

"Catatan khusus itu akan jadi rekomendasi Komisi A untuk Banggar DPRD DKI," ucapnya.

Di luar itu, sambung Riano, pihaknya juga akan mendalami anggaran SKPD-UKPD yang serapannya dalam kategori lemah sepanjang tahun anggaran 2017.

"Kekurangan ini harus diperbaiki. Karena kita tidak ingin ada lagi mitra kerja kita yang serapannya di bawah 50 persen," tandasnya.(pr/kj/al)