Kodam Cenderawasih Soroti Narasi Film “Pesta Babi”, Minta Diskusi Papua Dilakukan Secara Konstruktif
By Admin
Cuplikan Trailer Film Pesta Babi
nusakini.com, Jayapura — Kodam XVII/Cenderawasih menilai sejumlah narasi dalam film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita berpotensi memicu gangguan keharmonisan sosial di Papua. Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Penerangan Kodam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Tri Purwanto pada Jumat, 15 Mei 2026.
Menurut Tri, masyarakat diminta lebih cermat menyikapi informasi yang beredar, terutama konten audiovisual yang belum melalui mekanisme sensor resmi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menyebut setiap film yang dipertontonkan kepada publik wajib memiliki Sertifikat Lulus Sensor (SLS) dari Lembaga Sensor Film sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman.
“Konten yang belum melalui proses sensor resmi dikhawatirkan menghadirkan informasi yang tidak berimbang,” kata Tri dalam keterangannya.
Kodam XVII/Cenderawasih juga mengimbau agar pembahasan mengenai isu Papua dilakukan melalui forum yang dinilai edukatif dan tidak memicu ketegangan sosial.
Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik pemutaran film dokumenter karya Dandhy Dwi Laksono dan tim yang belakangan diputar melalui sejumlah agenda nonton bareng di berbagai daerah.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah tidak mengeluarkan larangan terhadap pemutaran film tersebut.
Dalam keterangannya pada Kamis, 14 Mei 2026, Yusril menyebut sejumlah pembatalan pemutaran film di kampus terjadi karena persoalan administratif dan bukan instruksi pemerintah pusat.
Ia juga menyatakan kritik terhadap proyek strategis nasional di Papua merupakan hal yang wajar dalam ruang demokrasi, meski menurutnya terdapat bagian narasi dan judul film yang dapat memunculkan tafsir beragam di masyarakat.
Film Pesta Babi menyoroti isu perubahan kawasan hutan di Papua menjadi perkebunan industri serta dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat adat.
Di sejumlah daerah, agenda nonton bareng film tersebut dilaporkan mengalami pembubaran, antara lain di Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, dan Ternate Tengah, Maluku Utara.
Kodam XVII/Cenderawasih menegaskan TNI tetap berkomitmen menjaga keamanan sekaligus mendukung pembangunan dan kegiatan sosial di Papua melalui pendekatan humanis. (*)