Andi Sukri Baharman (baju putih) bersama Wagub Sulsel Andi Sudirman Sulaiman (Ist)  

nusakini.com - Sidrap -Koalisi Untuk Kesejahteraan TNI POLRI (KITRA) Koordinatoriat Wilayah Sulawesi Selatan mengutus calon anggota legislatif DPR RI dari Partai PPP nomor urut 5 daerah pemilihan Sulawesi selatan 3 Andi Sukri Baharman, SE. 

Hal ini dilakukan KITRA Sulawesi Selatan untuk memperjuangkan kenaikan 50 juta Gaji TNI sebagai prasyarat mewujudkan kesejahteraan keluarga TNI POLRI.

Menurut Korwil KITRA Sulawesi Selatan Ibrahim Asnawi,gerakan perjuangan KITRA TNI POLRI untuk menaikkan Gaji TNI POLRI intensif dilakukan hampir diseluruh Indonesia, apalagi disulawesi selatan. Namun gerakan KITRA ini mesti dikuatkan melalui parlemen atau lembaga DPR RI karena ini berkaiItan politik anggaran Negara. 

Ibrahim menyatakan, sosok dan kapasitas calon legislator Andi Sukri Baharman daerah pemilihan Sulawesi selatan 3 memiliki komitmen tinggi dalam mendukung gerakan menaikkan 50juta gaji TNI POLRI di Sulawesi selatan. 

Ibrahim mengungkapkan sebagai pembuktian kepada konstituen dan stake holder. KITRA Sulawesi selatan bersama Andi Sukri Baharman caleg DPR RI dari Partai PPP nomor urut 5, beliau telah menandatangani kontrak politik sebagai komitmen memperjuangkan aspirasi KITRA di DPR RI.

“Tugas Caleg Andi Sukri Baharman terpilih menjadi Anggota DPR RI masa bakti 2019 – 2024 bersedia menyuarakan aspirasi KITRA untuk mewujudkan kesejahteraan TNI POLRI serta menjalankan visi-misi dan program terwujudnya suatu sistem kesejahteraan bagi TNI POLRI yang terbina di atas tatanan sosial yang adil dan beradab/berperikemanusiaan sesuai Pancasila”, ungkap Korwil KITRA Sul-Sel ini

Menurutnya, sebagai pihak yang akan diwakili aspirasinya maka KITRA Sulawesi Selatan mensosialisasikan tentang kontrak politik ini ke seluruh stake holder Gerakan Kitra di dapil sul-sel 3 yang meliputi kabupaten Sidrap, Pinrang, Enrekang, Tana Toraja, Toraja utara, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara dan Palopo. 

Ibrahim menambahkan, Gerakan KITRA menaikkan 50 juta Gaji TNI POLRI harus menempuh seluruh sarana demokrasi yang tersedia.

“Kita tidak hanya bergerak di jalanan, forum diskusi tapi ini juga harus muncul dari gedung parlemen senayan” pungkas Ibrahim. (r/rajendra)