Ketum Kadin: Pemerataan Pembangunan dulu, Pertumbuhan Ekonomi berikutnya

By Admin

nusakini.com--Ketua Umum Kadin Rosan P Roeslani menilai dalam konteks kebangsaan pemerataan pembangunan ke seluruh penjuru negeri harus mendapat prioritas dibandingkan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Kadin di acara Kompas100 CEO Forum bertajuk "Kebijakan Ekonomi Makro 2018 untuk Menjaga Pertumbuhan Berkualitas yang digelar di Jakarta, kemarin.

"Ada tantangan pemerataan pembangunan dan tidak gampang penyelesaiannya. Pemerataan pembangunan perlu diwujudkan lebih dulu, baru bicara pertumbuhan," papar Rosan Rosan Roeslani, sebagaimana dikutip Harian Kompas.  

Untuk mewujudkan pemerataan, menurut Rosan, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama, menggenjot pembangunan infrastruktur. Kedua, meningkatkan mutu pendidikan agar kualitas SDM membaik. Salah satu aspek infrastruktur yang patut mendapat perhatian, menurut Rosan, adalah ketersediaan energi, termasuk listrik. 

"Ongkos pemerataan sampai ke wilayah-wilayah baru yang belum terjamah butuh sekitar 5.000 triliun rupiah untuk periode 2014-2019.   

Dalam konteks SDM, Rosan menjelaskan bahwa pada tahun 2030, jumlah kelas menengah Indonesia diperkirakan sudah mencapai 135 juta orang. Pada tahun tersebut, Indonesia diprediksi sudah menjadi salah satu dari top 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, jika didukung dengan pertumbuhan ekonomi dan situasi politik yang stabil. 

Di forum yang sama, Direktur Utama PLN Sofyan Basir menjelaskan, PLN terus berupaya meningkatkan penetrasi infrastruktur ketenagalistrikan ke pelosok daerah. Dia menjelaskan, saat ini ada sekitar 2.500 desa di seluruh Indonesia yang belum menikmati listrik. 

"Tantangan mengalirkan listrik sampai ke pelosok, antara lain kondisi geografis yang rumit, medan yang berat, dan kepulauan," jelas Sofyan. 

Tantangan lain adalah terkait biaya pemasangan yang berbeda antarwilayah. Dia mencontohkan, untuk wilayah Papua, misalnya, pemasangan per rumah tangga memakan biaya Rp 160 juta - 170 juta. Di Jawa, yang infrastrukturnya lebih maju, biaya pemasangan rata-rata adalah Rp 1,7 juta per rumah tangga. (p/ab)