nusakini.com-- DR. Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia memiliki sistem hukum yang khas yakni sistem hukum yang dijiwai oleh ideologi negara yang dikenal dengan Pancasila. Ideologi Pancasila merupakan prismatika antara rechtstaats dan the rule of law.

Menurutnya, sejak Indonesia merdeka, para pendiri negara Indonesia tidak hanya berkomitmen terhadap terbentuknya negara dengan prinsip demokrasi, namun juga berkomitmen untuk mewujudkan konsepsi negara hukum. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman pada acara simposium internasional “Constitutional Court: Protector of the Rule of Law” di Bangkok, Selasa(10/4).

• Benda-Benda Seni Indonesia Untuk Museum Riga Bourse di Latvia, Tingkatkan Pemahaman Budaya Kedua Negara
• Baju Tradisional Bundo Kanduang Ditampilkan pada ASEAN Traditional Costumes Exhibition
• Pentas dan Latihan Tari dan Gamelan Jawa Rebut Hati Generasi Muda Jepang
• Film "Stories of Hope" Tampilkan Kolaborasi Unik Batik Indonesia dan Shweshwe Afrika Selatan
• KBRI Canberra Perkenalkan Budaya Betawi di Australia

Kegiatan simposium internasional ini diselenggarakan oleh MK Thailand dalam rangka dalam rangka 20 tahun Mahkamah Konstitusional Thailand. Selain Indonesia, Ketua MK Turki dan Ketua MK Republik Korea serta tuan rumah Ketua MK Thailand juga menyampaikan paparannya dan berdiskusi mengenai peranan mahkamah konstitusi. Ketua MK RI dalam diskusi berbagi informasi dan pengalaman mengenai fungsi MK RI sebagai pendorong demokrasi dan pelindung penegakan hukum di Indonesia. 

Kerja sama antara Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Thailand telah dijalin dalam Memorandum of Cooperation between Constitutional Court of Indonesia and Constitutional Court of Kingdom of Thailand yang ditandatangani pada 18 November 2014. Mahkamah Konstitusi Indonesia dan Thailand juga merupakan anggota dari the Association of Asian Constitutional Courts and Equivalents Institutions (AACC) sebagai organisasi regional untuk mendorong demokrasi, penegakan hukum dan hak-hak dasar lainnya di Asia melalui pertukaran informasi dan pengalaman. (p/ab)