nusakini.com - Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, unjuk rasa menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang. Namun yang juga harus menjadi pertimbangan paling utama adalah, demonstrasi jangan sampai mengganggu kepentingan masyarakat lain, yang tidak turut serta.

Ketua DPR RI Setya Novanto mengharapkan, demonstrasi yang akan dilaksanakan Selasa (21/02/2017) ini dan digerakan oleh 44 ormas Islam bersama dengan Front Pembela Islam (FPI) berjalan tertib dan menjaga keamanan.

"Pada intinya kita meminta seluruh demo itu, kita harapkan suasananya tenang, aman, dan kita harus memberikan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat, supaya tidak ada gangguan. Karena kita yakin kita ingin suasana ini berjalan baik," ujar Novanto selepas memberikan sambutan acara seminar Fraksi Partai Golkar di Gedung Nusantara DPR, Senin (20/2/2017).

• MK Nilai Tak Ada Hubungan antara Bansos dengan Perolehan Suara di Pilpres
• Wasekjen PBNU Bela Gus Ipul , Cak Imin: Mereka Pengangguran
• Masyarakat Penegak Konstitusi (MPK) : Masyarakat Jabodetabek Dirugikan 1,4 T Akibat Bansos Salah Sasaran Saat Pilpres
• Ini Komentar Bambang Pacul Soal Bukber Bareng Puan di Rumah Rosan
• Bawaslu: Dugaan Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Penuhi Syarat Materiil

Dia juga mengatakan hendaknya aksi demo besok berjalan damai dan tenang. Meskipun unjuk rasa merupakan hak warga negara tapi warga negara juga berkewajiban menjaga ketertiban dan tidak membuat gaduh, dengan begitu urusan masyarakat yang lain tidak terganggu. Soal antisipasi keamanan Novanto menyerahkan sepenuhnya kepada aparat Kepolisian dan TNI.

"Masalah demo itu kan hak, masalah rakyat. Kita harapkan semuanya berjalan tertib, aman, dan semua kita serahkan kepada aparat, baik kepolisian dan TNI, untuk bisa memberikan komunikasi yang baik. Selama ini tentu kita harapkan mahasiswa mematuhi aturan," papar Novanto.

Menurut informasi yang beredar jumlah massa diperkirakan mencapai 10 ribu orang. Pada Selasa (21/2/2017) masa aksi akan mendatangi Gedung DPR, MPR, Senayan, Jakarta Selatan. Dalam aksi tersebut setidaknya ada lima tuntutan. Yakni, berhentikan gubernur terdakwa dan penjarakan penista agama, hentikan kriminalisasi ulama, hentikan penangkapan aktivis mahasiswa, kembalikan kedaulatan bangsa, dan kembalikan ke UUD 1945 yang asli.

Untuk menjaga keamanan di Komplek Parlemen, pihak Kepolisian dan TNI sudah melakukan langkah pencegahan sejak Senin (20/2/2017). Ratusan aparat Kepolisian dan TNI sudah mulai mengatur strategi dan membagi tugas untuk pengamanan demonstrasi. Di lobi Gedung Kura-Kura, Kompleks DPR, aparat kepolisian menggelar sebuah peta raksasa yang menggambarkan Gedung DPR dan keadaan di sekitarnya. Mereka melakukan simulasi pengamanan. (p/mk)