Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie 

nusakini.com - Ketua DKPP, Jimly Asshiddiqie menerima kunjungan dari pengurus INTI (Perhimpunan Indonesia Tionghoa) dan MATAKIN (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia), Senin (7/11/2016) lalu. Dalam pertemuan tersebut, yang juga dihadiri oleh awak media, Jimly menjelaskan bahwa semua warga Indonesia yang lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia sejak lahir maka dia memiliki hak yang sama.

 “Jangan ada masalah etnis. Orang Indonesia berasal dari berbagai latar belakang, ada Arab, Tionghoa, dan kita pun memiliki berbagai suku bangsa, jumlah bahasa pun sebanyak 726. Menurut konstitusi, saat ini semua yang lahir di Indonesia dan menjadi warga negara Indonesia sejak lahir, itu memiliki status yang sama. Semua asli, sepanjang sejak lahir sudah menjadi warga negara Indonesia. Ini disebut dengan natural born citizen,” jelas Jimly.

• Masyarakat Penegak Konstitusi (MPK) : Masyarakat Jabodetabek Dirugikan 1,4 T Akibat Bansos Salah Sasaran Saat Pilpres
• Bawaslu: Dugaan Penggelembungan Suara Prabowo-Gibran Tidak Penuhi Syarat Materiil
• Pesan SBY: Jangan Lukai Hati Rakyat yang Ingin Prabowo Jadi Pemimpin Mereka
• Yusril Siap Hadapi Kubu Ganjar-Mahfud di MK
• Prabowo Tegaskan Tak Akan Kompromi dengan Korupsi

Menurutnya, di Indonesia sudah banyak kepala daerah non muslim yang terpilih secara demokratis di daerah yang mayoritas penduduknya muslim. Misalnya, Walikota Solo yang beragama non muslim dan tokoh dari Tionghoa. Meskipun demikian, tidak menjadi permasalahan bagi warga Solo. Contoh lain, Jimly menyebutkan bahwa di Amerika mayoritas penduduknya adalah non muslim, namun di sana terdapat sepuluh kepala daerah muslim yang terpilih dan tidak ada permasalahan. Hal tersebut disebutnya sebagai perkembangan.

“Biarkan semua calon berkompetisi merebut simpati rakyat pemilih dan jangan sampai persaingan memperebutkan kepala daerah menganggu kerukunan antarumat beragama dan antaretnis yang menjadi ciri khas kita sebagai bangsa yang plural,” terang Jimly.

Budi S Tanuwibowo, Sekjen dari INTI menambahkan bahwa mereka akan berkomitmen untuk meneguhkan kembali serta merajut silaturahmi yang sedang terkoyak.

“Dalam situasi nasional seperti saat ini, kami dari INTI sedang mengintensifkan dialog dan silaturahmi dengan berbagai pihak agar di antara kita tidak timbul salah paham hanya karena kepentingan politik sesaat. INTI sebagai organisasi tidak berpolitik dan membebaskan anggotanya memilih siapa saja tanpa harus melihat ikatan primordial baik itu agama, suku, maupun kepercayaan lain,” tegas Budi dalam pertemuan yang diselenggarakan di kantor DKPP. (p/mk)