nusakini.com--Jakarta--Saat ini Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tetap menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) angka kelahiran total (TFR) secara nasional cenderung menurun dari 2,6 (SDKI 2012) menjadi sekitar 2,4 anak per perempuan usia reproduksi (Laporan Pendahuluan SDKI 2017). Walaupun TFR masih belum sepenuhnya mencapai sasaran pembangunan bidang kependudukan dan KB yaitu 2,33 (RPJMN 2015- 2019), namun hal tersebut menunjukkan pencapaian yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang cenderung stagnan sejak tahun 2007. Demikian pula dengan angka penggunaan kontrasepsi yang telah mengalami peningkatan dari 61,9% (SDKI 2012) menjadi 63,6% (Laporan Pendahuluan SDKI 2017) akan tetapi masih didominasi oleh penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek.

• Menag: Bimbingan Perkawinan, Ikhtiar Kemenag Cegah Stunting
• Buka Rakernas BKKBN, Wapres: Kembali Gemakan Peran Sentral BKKBN Dalam Bangun Ketahanan Keluarga
• BKKBN Gelar Dialog Nasional untuk Wujudkan Akuntabilitas Program KKBPK Menuju Indonesia Sejahtera
• Presiden Pantau Langsung Penyaluran PKH Tahap Pertama Tahun 2019
• Pengasuhan yang Baik di 1000 Hari Pertama Kehidupan Dapat Selamatkan Indonesia dari Stunting

Disisi lain berdasarkan Laporan Umpan Balik Pengendalian Lapangan capaian peserta KB aktif maupun peserta KB baru tidak bertambah secara signifikan, namun terdapat peningkatan pada tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2017. Peserta Aktif per April 2018 mengalami peningkatan sebanyak 607.252 dibandingkan Peserta Aktif per April 2017. Di sisi lain jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ber-KB cenderung meningkat dari 12.291.530 per April 2017 menjadi 13.268.760 per April 2018.

Untuk terus meningkatkan komitmen masyarakat dan Pasangan Usia Subur (PUS) dalam berKB diperlukan pula adanya dukungan dari stakeholder, provider medis dan mitra kerja untuk memberikan pelayanan KB yang berkualitas. Karenanya sangat penting untuk terus menjalin kebersamaan dalam meningkatkan komitmen dan dukungan dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal BKKBN untuk percepatan pencapaian program KKBPK. Plt. Kepala BKKBN Sigit Priohutomo menjelaskan berdasarkan hal-hal tersebut maka dipandang perlu dilaksanakan kegiatan dalam rangka memperingati hari kontrasepsi sedunia, salah satunya adalah Kegiatan Temu Ilmiah dalam Rangka Peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia Tahun 2018 ini yang mengambil tema “Kesehatan Reproduksi Untuk Keluarga Terencana Menuju Indonesia Sejahtera”. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium BKKBN, Jakarta Timur.

Masalah kependudukan adalah masalah yang penting dalam program pembangunan, tidak hanya dilihat dari sisi kuantitas, tetapi juga berkaitan dengan masalah kualitas dan mobilitas, imbuh Sigit. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk harus menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Integrasi penduduk dengan pembangunan memerlukan penguatan kebijakan dalam pembangunan berwawasan kependudukan.

Untuk menjamin BKKBN dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, perlu dilakukan penajaman-penajaman terhadap arah kebijakan dan strategi. Diantaranya melalui upaya peningkatan pengetahuan dan wawasan stakeholder, provider medis, mitra kerja dan masyarakat terkait pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi untuk meningkatkan komitmen dan dukungan bagi pelaksanaan Program KKBPK. Dengan peningkatan pengetahuan dan wawasan tenaga provider yang kompeten dalam pelayanan KB di harapkan akan sangat mendukung tercapainya hasil pelayanan KB yang maksimal dan berkualitas, tutup Sigit.(r/rajendra)