Foto/dok. KSP  

nusakini.com - Kesatuan Aksi Perempuan Peduli Indonesia (KAPPI) datang untuk beraudiensi dengan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kamis, 3-8-2017. Mereka antara lain diwakili oleh Emmy Hafid, Ellisa Prabawa dari Bakti Anak Negeri, Chery dari Perwakilan Majelis Taklim dan Purnama Sitompul dari Lingkar Perempuan Indonesia dan Herlinda. Tujuan KAPPI yang utama adalah menyampaikan dan menyatakan dukungan terhadap lahirnya Perpu Ormas. “Ini adalah upaya kaum perempuan atau the power of emak-emak untuk berkontribusi dalam kehidupan masyarakat kita,” jelas Emmy Hafid.

Teten Masduki menyambut baik pernyataan dukungan KAPPI terkait upaya membentuk kehidupan masyarakat yang lebih toleran dan saling menghormati di antara semua elemen masyarakat. “Kita jangan berpikir dan merasa berada di ruang yang buntu atau sempit meskipun Perpu Ormas masih berproses di Mahkamah Konstitusi. Kita semua harus tetap optimis dan selalu berpikir positif untuk terwujudnya kebaikan dalam masyarakat, bangsa dan negara,” tegas Teten.

Elisa Prabawa, anggota KAPPI dari Bakti Anak Negeri sudah lama merasa prihatin meliha perilaku intoleran yang mengarah pada radikalisme, demikian juga Purnama Sitompul anggota KAPPI dari Lingkar Perempuan Nusantara. “Saya sudah lama merasa resah karena menguatnya intoleransi, terutama sejak Pilkada DKI Jakarta, karena itulah kami semua kemudian bergabung membentuk KAPPI,” ujar Purnama. Teten sepakat bahwa gerakan intoleransi harus dicegah oleh semua elemen masyarakat termasuk ibu-ibu. “Harus dikawal dari berbagai aspek dan peran perempuan sangat penting,” ujar Teten.

• Menyorot Pernikahan Dini Tahun 2020 di Sulsel: Kabupaten Wajo dan Luwu Utara Tertinggi
• Menteri Koperasi Dukung Gerakan Disertifikasi Pangan Lokal
• Mentan Syahrul Ajak Mendag, Mendes dan Mendagri Wujudkan Pertanian Maju, Mandiri dan Modern*
• Maka Berikanlah Kesempatan Kepada Perempuan
• Perempuan Tangguh Dan Bawang Merah

KAPPI berharap pemerintah bisa lebih hadir melalui lahirnya Perpu yang menjadi bukti komitmen pemerintah. Perpu diharpakan akan mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia antar warganegara, bukan negara kepada warganya. Bagi KAPPI, Perpu menjadi wujud kebangkitan bersama silent majority. “Kami berharap institusi pemerintah benar-benar melindungi semua warganya,” ujar Elissa Prabawa.

Selain itu, mereka berharap agar Presiden lebih kerap blusukan ke bawah, terutama berkomunikasi dengan ibu-ibu. “Ibu-ibu bisa membantu mengkomunikasikan berbagai kebarhasilan dan capaian pemerintahan Presiden Jokowi sehingga masyarakat benar-benar tahu dan merasakan keberhasilan tersebut,” tutur Herlinda.

Kaum ibu-ibu yang selama ini dianggap sebagai silent majority, kini ingin menjadi agen komunikasi, berperan aktif membantu pemerintah dalam menyuarakan berbagai hal. “Misi kami adalah membangkitkan silent majority untuk mendukung pemerintah melindungi seluruh warganegara,” tegas Cherry. Kasus-kasus seperti Dokter Vira di Padang atau warga yang diusir dari rumahnya di Sawangan, Depok, diharapkan tidak akan terjadi lagi. (p/ma)