nusakini.com-- "Tidak ada satu negara manapun yang dapat mengatasi tantangan abad ke-21 tanpa kerja sama internasional," ucap Menlu RI dalam Pertemuan Tingkat Menteri Independent Commission on Multilateralism (ICM), yang diadakan disela-sela pertemuan pertemuan tingkat tinggi Sidang Majelis Umum PBB ke-71 di New York, Amerika Serikat, Rabu  (21/9) waktu setempat.

Lebih lanjut Menteri Luar Negeri RI, menyampaikan pentingnya kerjasama di tingkat internasional antar negara-negara, organisasi kawasan, dan organisasi non-Pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan global seperti konflik bersenjata, terorisme dan krisis kemanusiaan.

Dalam kaitan ini, Menlu RI menegaskan pentingnya menghormati prinsip prinsip demokrasi dalam menjalankan hubungan dan kerja sama internasional. "Penerapan prinsip-prinsip demokrasi tidak saja berlaku di tingkat nasional namun juga harus dihormati dan berlaku untuk semua dalam menjalankan hubungan dan kerja sama di tingkat internasional," tegas Menlu RI. 

Selain itu, Menlu RI juga menyampaikan perlunya memperhatikan kesenjangan antara pembahasan oleh para pengambil keputusan di ruang pertemuan dengan keadaan sebenarnya di lapangan. "Kita harus mengambil langkah untuk mengurangi kesenjangan yang sering terjadi antara apa yang disampaikan di dalam ruangan pertemuan dan apa yang diimplementasi di lapangan" tutur Menlu RI. 

• Menlu RI Akan Kunjungi Senegal Guna Dorong Kerja Sama Ekonomi Konkret dengan Sejumlah Negara Afrika
• Menlu RI Bahas Kelapa Sawit dengan Menlu Belanda
• Begini Pesan Menlu RI Saat Kunjungi Kamp Pengungsi Palestina di Amman Jordan
• Menlu RI: Indonesia Mitra Terpercaya bagi Demokrasi & Keadilan Sosial
• Menlu RI: DK PBB Harus Perkokoh Respons dalam Mengatasi Dampak Perubahan Iklim terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional

Menurut laporan ICM yang disampaikan pada pertemuan tersebut, konflik di dunia telah meningkat tiga kali lipat sejak 2007. Selain itu lebih dari 60 juta orang terpaksa mengungsi akibat konflik, kekerasan, terorisme, bencana alam dan kemanusiaan serta kemiskinan. Laporan ICM juga menegaskan kembali pentingnya kerja sama multilateral terutama melalui PBB dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. 

Dalam kaitan ini Menlu RI mendukung laporan dan rekomendasi ICM. Menlu RI menegaskan pentingnya negara anggota PBB untuk memperbaharui komitmennya dan menghormati prinsip-prinsip kerja sama multilateral. Selain itu Menlu RI juga menyampaikan penting agar Sekretariat PBB lebih diberdayakan dan menjaga independensi dalam mendukung kerja Dewan Keamanan PBB menghadapi berbagai masalah kompleks yang dihadapi dunia. 

Menlu RI lebih lanjut dalam pidatonya menegaskan bahwa komitmen Indonesia untuk terus bermitra dengan berbagai negara, khususnya dalam kerangka kerja sama PBB dalam memajukan perdamaian dan keamanan serta pembangunan internasional. "Komitmen dan kontribusi aktif Indonesia tercermin tidak saja dari partisipasi pada misi pemeliharaan perdamaian PBB, namun juga dari peran aktif dan upaya Indonesia dalam berbagai agenda pembangunan, perdamaian serta mediasi baik di PBB maupun di tingkat kawasan,” ujar Menlu RI. 

ICM merupakan inisiatif dari International Peace Institute (IPI) dan Sekjen PBB yang dibentuk pada bulan September 2014, dan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai rekomendasi kebijakan guna meningkatkan kemampuan sistem multilateral, yang telah termuat dalam laporan akhir ICM. 

ICM didukung oleh Pemerintah Kanada, Norwegia dan UEA, serta diketuai oleh mantan PM Australia, Kevin Rudd. Menlu RI merupakan bagian dalam Ministerial Board ICM.(p/ab)