Kerja Bersama Ekosistem, Percepat Pembangunan Sektor Kominfo
By Admin
nusakini.com - Jakarta - Salah satu visi Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam bidang ekonomi adalah menjadikan Indonesia sebagai negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada Tahun 2020. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika, sebagai leading sector komunikasi dan informatika, mengubah cara pandang dari regulator menjadi fasilitator. Lebih dari itu, menurut Menteri Kominfo Rudiantara, lembaga yang dipimpinnya memerankan fungsi lebih jauh dengan menjadi akselerator bagi ekosistem.
Pilihan itu bukan tanpa alasan, menurut Menteri Rudiantara pelibatan ekosistem dan stakeholders memungkinkan adanya percepatan pembangunan sektor komunikasi dan informatika. Menteri Kominfo mengakui ada banyak pembangunan sektor komunikasi dan informatika yang telah berlangsung, Namun demikian masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan bersama.
"Banyak yang sudah dilakukan, namun masih lebih banyak lagi yang akan dilakukan," tandas Rudiantara dalam Konferensi Pers Capaian 4 Tahun Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, di Ruang Serbaguna Roeslan Abdul Gani, Kantor Pusat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kamis (25/10/2018).
Dalam acara konferensi pers untuk media itu, turut mendampingi Menteri Kominfo Rudiantara antara lain Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, Ismail; Dirjen Penyelenggaran Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli, Dirjen Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik R. Niken Widiastuti, Sekjen Kementerian Kominfo, Farida Dwi Cahyarini dan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Anang Latief.
Capaian 4 Tahun Kominfo
Berbagai laporan capaian kerja disampaikan oleh setiap masing-masing direktorat jenderal di lingkungan Kemenkominfo. Hadir pada konferensi pers adalah Menkominfo Rudiantara didampingi oleh para Dirjen dan pimpinan BAKTI, sebuah badan layanan umum di bawah kementerian.
Direktur Utama BAKTI Kemenkominfo Anang Latief dalam paparannya menyampaikan tentang perkembangan program satelit Palapa Ring, infrastruktur BTS di daerah blankspot, akses jaringan internet di kawasan perbatasan yang mencapai 2.787 titik lokasi, penyiaran di daerah perbatasan dan internet cepat.
"Satelit Palapa Ring capaiannya bagian barat Indonesia sudah 100 persen, bahkan sudah operasional saat ini. Kemudian wilayah tengah telah 98 persen dan timur 74 persen. Jadi target kami tahun 2019, ketiga paket itu sudah beroperasi," ujar Anang.
Sementara, area blankspot yang tidak tersentuh oleh BTS operator seluler mencapai 855 lokasi. Nantinya, program BTS menyentuh daerah perbatasan, khususnya yang berdekatan dengan Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste sebagai prioritas utama.
Paparan selanjutnya diungkapkan Dirjen SDPPI Kemenkominfo Ismail. Dia menjelaskan, jangkauan frekuensi jaringan telekomunikasi, kebijakan telepon seluler dan proses perizinannya.
Sampai saat ini, kata Ismail, jangkauan frekuensi telah mencapai 70 persen dari target 350 Mega yang disediakan untuk kebutuhan mobile broadband. "Cakupan sinyal yang termasuk dalam frekuensi semakin meluas. 4G kita sudah mencapai lebih dari 73 persen, sedangkan di kota-kota besar telah mencapai 97 persen," ujar Ismail.
Kemudian menyoal kebijakan telepon seluler dan perizinannya, Ismail menuturkan, diterapkan penghematan impor sampai dengan 8 juta unit device yang diproduksi oleh produsen dalam negeri berdasarkan aturan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Sedangkan untuk proses perizinan sertifikasi dan standarisasi perangkat telekomunikasi, sudah dilakukan secara digital sehingga lebih efisien dan bisa selesai selama satu hari.
Sementara Dirjen Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo, Ramli, menuturkan, selama kinerja 4 tahun telah melakukan reformasi birokrasi secara internal.
Hasilnya, Ditjen PPI Kemenkominfo telah tersertifikasi sebagai organisasi yang sehat dan masuk ke dalam top 99 nasional pelayanan publik maupun online. "Pelayanan publik baik melalui website pelayanan prima maupun call center semakin baik. Saat ini kami juga mendapatkan beberapa sertifikat ISO untuk pelayanan perizinan telekomunikasi dan penyiaran. Juga penghargaan penegakan hukum dari Bareskrim Mabes Polri," kata Ramli.
Untuk capaian prestasi kerja dari satuan kerja lainnya, Dirjen Aptika Kemenkominfo Semuel A Pangarepan menuturkan, program Gerakan 1.000 Start Up yang digagas hingga kini tercatat telah sebanyak 525 start up bekerja sama dengan berbagai pihak.
Selain itu, Ditjen Aptika Kemenkominfo juga berhasil menapis 912.659 website yang terbukti melakukan penyebaran konten negatif. "Kami berhasil menekan konten pornografi dengan pemblokiran. Peningkatan tampak dalam penanganan konten negatif di media sosial. Untuk Facebook 6.123 penanganan, Twitter ada 3521, Telegram 502, media online berjumlah 18 dan Youtube ada 1.530 penanganan," ujar Semuel.
Hal lainnya Semuel menjelaskan, Ditjen Aptika Kemenkominfo sudah melakukan transformasi digital dari UMKM konvensional ke pemanfaatan teknologi digital dengan jumlah keseluruhan sekitar 4 juta usaha.
Acara konferensi pers itu juga hadir perwakilan dari ekosistem komunikasi dan informatika antara lain Agung Harsoyo (BRTI), Raja Darmika (Kepala Dinas Kominfo Natuna), Nukman Luthfie (Pengamat Media Sosial); Rudy Ramawi (Board of NextIcorn), David Rimbo (EY Indonesia), Danny Buldansyah (ATSI), Darma Wisnu Panji (GoJek). Ada pula Senior VP PT. Bank Mandiri, Teddy Y. Danas, Asisten Deputi Kemenko Bidang Perekonomian Edwin Manansang, VP Regulatory Go-Jek, Panji Winanteya Ruky, CEO Snapcart, Reynazran Royono, Alex dari Bukalapak, CEO Bizhare, Hendry Vincent dan Deputi di Kemenperin, IG Putu Suryawirawan.(p/ma)