nusakini.com--Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong menyampaikan, hingga saat ini masalah perizinan investasi masih menjadi keluhan investasi yang akan menanamkan modalnya di daerah. 

• Investasi Triwulan I Tahun 2019 Naik 5,3%, Mencapai Rp 195,1 Triliun
• Kepala BKPM: Tren Investasi 2015-2018 Tumbuh Positif
• Realisasi Investasi Tahun 2018 Capai Rp 721,3 trilliun, Naik 4,1%
• Kejar Kualitas Investasi, Kepala BKPM Sebut Sektor Pariwisata dan E-Commerce Paling Strategis
• Manfaatkan Investment Grade untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi

“Banyaknya prosedur dan persyaratan, lamanya waktu dan biaya yang cukup tinggi sehingga menimbulkan ketidakpastian,” kata Lembong kepada wartawan di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakornas) BKPM dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) se Indonesia, di Nusa Dua Convention Center (NDCC), Nusa Dua, Bali, Jumat (24/2) siang. 

Kepala BKPM itu meyakini, dengan nomenklatur yang sama DPMPTSP akan lebih memudahkan koordinasi antara Pusat dan Daerah. Ia menyebutkan, pemerintah telah melakukan penguatan organisasi dan penyamaan nomenklatur DPMPTSP, baik Provinsi, maupun Kota. 

Saat ini, lanjut Lembong, telah terbentuk 53 DPMPTSP di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. “Target investasi nasional tahun ini sebesar Rp678,8 triliun, dapat tercapai bila kerja dilakukan secara sinergi dan harmonis antara pusat dan daerah,” kata Lembong. (p/ab)