nusakini.com--Kementerian Ketenagakerjaan melalui Biro Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan pelatihan penataan administrasi kerjasama luar negeri. Hal ini bertujuan agar setiap satuan kerja di Kemnaker dapat menata perjalanan dinas luar negeri (PDLN) secara lebih baik sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

"Administrasi ini sangat penting karena menjadi salah satu tolok ukur efektivitas PDLN, baik saat menyiapkan maupun melaporkan, serta mendukung reformasi birokrasi di Kemnaker dalam hal tertib administrasi" kata Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Indah Anggoro Putri belum lama ini.

Putri menambahkan, pelatihan diberikan dalam tahap persiapan administrasi maupun pelaporan PDLN. 

"PDLN penting dilakukan dalam rangka meningkatkan partisipasi tata pergaulan internasional, dimana para pekerja Indonesia tersebar di berbagai negara di dunia," ujar Putri. 

"Banyak isu yang ditangani, misalnya perlindungan tenaga kerja di luar negeri, negosiasi penempatan pekerja Indonesia, dan juga berbagai acara seperti konferensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) terkait standar perburuhan internasional," lanjutnya. 

Oleh karena itu, tambah Putri, administrasi PDLN yang tertib dan benar merupakan hal yang sangat penting, tidak hanya untuk memperlancar kerjasama, tetapi juga mendukung kinerja keuangan. 

• Kemnaker Perkuat Implementasi Satu Data Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah
• Penjelasan Menaker Terkait Penempatan PMI Sektor Domestik ke Malaysia
• Kemnaker dan PT DKI Gelar Job Fair Khusus Penyandang Disabilitas Pertama di Indonesia
• Sekjen Kemnaker: Perubahan Iklim Miliki Dampak Luas Masalah Ketenagakerjaan
• Wamenaker Kunjungi BBPVP Makassar, Pastikan Pengembangan SDM Berjalan Lancar

"Prosedur administrasi PDLN melibatkan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Sekretariat Negara, karena setiap pegawai negeri yang akan melakukan PDLN harus mendapat persetujuan serta ijin prinsip dari kedua kementerian tersebut," tutur Putri. 

Kementerian Sekretariat Negara telah melakukan layanan administrasi PDLN secara online melalui aplikasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Luar Negeri (SIMPEL), begitu juga Kementerian Luar Negeri yang telah melakukan sistem online secara mobile melalui smartphone untuk layanan penerbitan paspor dinas, exit permit dan rekomendasi visa. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik. 

"Dengan penerapan sistem online tersebut, segala bentuk pelayanan PDLN dapat dilakukan secara sistematis, dan diikuti dengan tertibnya sistem pelaporan PDLN bagi setiap pegawai yang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri," kata Putri. 

Berdasarkan data, jumlah pengajuan exit permit ke Kementerian Luar Negeri mengikuti jumlah PDLN yang angkanya terus meningkat tiap tahunnya.  

Pada tahun 2016 jumlah PDLN di Kemnaker sebanyak 485 orang dengan tujuan 29 negara. Pada tahun 2017 berjumlah 558 orang per trip dengan 29 negara tujuan. Sedangkan untuk tahun 2018 sampai dengan bulan Juni telah mencapai 376 orang per trip dengan 21 negara tujuan. 

Sementara itu, pengajuan paspor baru pada tahun 2017 berjumlah 29 paspor dan tahun 2018 sampai dengan bulan Juni berjumlah 11 paspor. 

Salah satu narasumber, Kepala Bagian PDLN Kementerian Sekretariat Negara Adiyanto Sumardjono mengapresiasi dan bahkan akan melaporkan ke Menteri Sekretariat Negara bahwa Kemnaker adalah kementerian pertama yang melakukan pelatihan penataan administrasi kerjasama luar negeri. 

"Ini merupakan komitmen Kemnaker untuk terus menertibkan tata kelola PDLN," kata Adiyanto. (p/ab)