nusakini.com-Jakarta-Pemerintah RI, khususnya Kementerian Luar Negeri terus menjalin kerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di bidang kemanusiaan. Hal ini dilakukan untuk mengedepankan promosi kapasitas Indonesia dalam operasi kemanusiaan kepada masyarakat Internasional, sebagai salah satu bentuk track diplomasi kemanusiaan Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan (HAMKA) Kementerian Luar Negeri, Achsanul Habib, dalam dialog dengan 20 LSM Kemanusiaan di Rumah Makan Cikini 5, Jakarta Pusat, Senin (21/1).   

Habib selanjutnya menegaskan bahwa bahwa LSM Kemanusiaan memiliki kelebihan dalam fleksibilitas dan kecepatan bertindak dikarenakan mekanisme yang tidak terlalu birokratis. Keuntungan tersebut dapat disergikan dengan inisiatif Pemerintah untuk memperkuat diplomasi kemanusiaan, dan menciptakan modalitas kerja berbasis kemanusiaan yang lebih terintegratif. 

Dalam dialog, seluruh LSM Kemanusiaan yang hadir kembali menyampaikan apreasiasi atas konsistensi Kemenlu c.q. Direktorat HAM dan Kemanusiaan dalam berdialog secara konstruktif dengan penggiat kemanusiaan nasional. Perwakilan dari Dompet Dhuafa menyampaikan, bahwa LSM Kemanusiaan di Indonesia tidak hanya memiliki kapasitas yang baik, namun juga jejaring yang luas secara internasional untuk mendukung Pemerintah. Dompet Dhuafa memiliki program Youth for Peace yang melibatkan mahasiswa doktoral asing, khususnya dari Timur Tengah yang tengah belajar di Indonesia untuk mengedepankan cara – cara yang bersifat damai dalam menyikapi kondisi konflik dan kekerasan. Saat ini para pemuda yang telah didik ini sudah memiliki peran penting di negaranya masing – masing, khususnya di sektor pendidikan tinggi.   

Dukungan senada juga disampaikan oleh perwakilan dari LSM Social Trust Fund Universitas Islam Nasional Syarif Hidayatulloh (STF UIN), dimana pihaknya memandang penting upaya meningkatkan exposure pada kinerja kemanusiaan LSM Indonesia, khususnya di regional Asia. Hal ini dapat dilakukan dengan kerja sama yang erat dengan Pemerintah Indonesia 

Pada sisi yang lain, LSM kemanusiaan juga menghimbau agar terus dilakukan perbaikan efektifitas infrastruktur birokrasi Pemerintah, terutama kantor perwakilan Indonesia di luar negeri dalam upayanya menyokong optimalisasi kinerja dan operasi LSM kemanusiaan di suatu negara yang mengalami krisis kemanusiaan. 

Dialog Pemerintah – LSM Kemanusiaan tersebut telah menghasilkan berbagai masukan pada modalitas sinergi kerja antara kedua belah pihak, seperti isu hak asasi manusia pada aspek kemanusiaan, standardisasi operasi kegiatan kemanusiaan, peningkatan bantuan Pemerintah Indonesia dalam dukungan peningkatan akses visa dan dokumen keimigrasian di negara – negara operasi kemanusiaan, dan juga modalitas kerja sama Pemerintah dan LSM yang terstruktur dan tepat.(p/ab)