nusakini.com-- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Usulan Bantuan Program Perumahan (SIBARU). Aplikasi tersebut diluncurkan untuk mempersingkat jalur birokrasi dalam proses pengusulan bantuan perumahan sehingga dapat memudahkan masyarakat. 

"Selama ini proses pengajuan usulan bantuan perumahan seringkali membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang besar. Maka dalam rangka mendukung efisiensi dan efektifitas waktu, tenaga dan biaya, aplikasi ini dihadirkan," tutur Kepala Subdit Data dan Informasi, Nanang Sofwan pada kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sistem Informasi Usulan Bantuan Program (SIBARU) 2016 di Hotel Grand Quality, Yogyakarta, Kamis (9/6). 

Aplikasi SIBARU telah dibangun pada 2015 untuk mendukung kegiatan Direktorat, SKPD Provinsi dan SKPD Kabupaten/Kota serta telah diujicobakan di tiga wilayah yaitu Prov D.I. Yogyakarta, Sumatera Selatan dan Jawa Barat. SIBARU akan digunakan untuk pengajuan usulan program perumahan dan permukiman, seperti pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah dan bantuan Prasarana Sarana Utilitas (PSU) rumah umum. 

Pengguna dari aplikasi ini adalah pengusul bantuan perumahan dan permukiman, yaitu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI/POLRI, kementerian/lembaga lain dan penerima usulan bantuan yaitu Direktorat Perencanaan dan Direktorat Teknis di Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. 

Untuk dapat menggunakan aplikasi SIBARU, user dapat membuka website perumahan.pu.go.id/apps/sibaru2016. 

Nanang menambahkan bahwa mulai 2016 aplikasi SIBARU akan disosialisasikan secara bertahap kepada para user. 

"Harapan kami, Sibaru dapat menjadi salah satu cara yang tepat untuk memadukan usulan dari berbagai daerah sehingga mudah diklasifikasi berdasarkan skala prioritasnya" ujar Kepala Bidang Perumahan Provinsi DIY, Birowo Budi Santoso. 

Pada kegiatan Bimtek tersebut turut hadir perwakilan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) dari seluruh Indonesia dan perwakilan Dinas PU Provinsi DIY serta Kota-Kabupaten di DIY tersebut. (Melisa/Komunikasi Publik Ditjen Penyediaan Perumahan). (p/ab)