Kementerian PUPR Adaptif Terhadap Perubahan Iklim

By Admin

nusakini.com--Jumlah penduduk dunia saat ini yang mencapai sekitar 7,2 miliar, dihadapkan pada tiga tantangan utama yakni pangan, energi dan air. Untuk itu Pemerintah memprogramkan ketahanan air, ketahanan/kedaulatan pangan dan ketahanan energi Indonesia. 

Demikian disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono saat menjadi pembicara pada Konferensi Nasional Perubahan Iklim, Jumat (4/11) di Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Karang Joang, Balikpapan, Kalimantan Timur. Konferensi tersebut mengusung tema "Adaptation To Climate Change : Sustainable Energy, Technology and Policies on Reducing Green House Gas Emission for Green Regional Economic Development". 

Hadir sebagai pembicara lain adalah Laely Nurhidayah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Kepala Dept. HSE Total E & P Indonesia Erwin Santosa, Direktur Pelaksana PT Gerbang Multindo Nusantara Chayun Budiono dan Koordinator ITK HUTANKU Creative Project Umi. 

"Saya senang dengan tema yang diangkat oleh ITK yaitu mengenai Perubahan Iklim. Beberapa waktu lalu saya ke Quito dalam rangka habitat IIi, merumuskan agenda baru perkotaan 20 tahun kedepan, salah satu isunya perubahan iklim," kata Menteri Basuki. 

Perubahan iklim sangat dirasakan dirasakan di Indonesia. "Tahun ini kita tidak ada musim kemarau. Untuk itu PUPR mengantisipasi dan menyesuaikan pola kerja terhadap perubahan iklim ini. Kita perlu tampungan-tampungan air lebih banyak lagi. Water management is a must," ujar Menteri Basuki. 

Manajemen air, tambah Menteri Basuki intinya adalah menahan air didaratan selama mungkin, tidak membuang air secepatnya. Untuk meningkatkan daerah resapan air, Kementerian PUPR membangun 12 kebun raya bekerjasama dengan LIPI di beberapa daerah hingga 2019 diantaranya Kebun Raya Katingan, Kebun Raya Samosir, Kebun Raya Jompie Pare-pare, Kebun Raya Banua, Kebun Raya Liwa, dan Kebun Raya Batam. 

Indonesia sendiri memiliki potensi air sangat berlimpah, tetapi potensi yang besar itu tidak terdistribusi dengan baik ke daerah-daerah. Dicontohkannya, Pulau Jawa yg lebih padat penduduknya dengan potensi hanya 1.600 m3/kapita per tahun. Sumber daya air dikatakan aman jika ketersediaan air di atas 2.000 m3/kapita per tahun. 

Terkait dengan pengelolaan sumber daya air, Menteri Basuki menjelaskan bahwa diperlukan peran serta instansi lain, kelembagaan, khususnya masyarakat. Perilaku masyarakat dapat dapat membantu manajemen dan pengelolaan sumber daya air.(p/ab)