nusakini.com--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (panrb) bersama GIZ Transformasi mengadakan rapat bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan guna persiapan perjanjian teknis pembangunan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik (JIPP) dan Sistem pengelolaan pengaduan di wilayah Sulawesi Selatan. Pemilihan Sulsel untuk pembangunan JIPP di daerah itu banyak lahir inovasi pelayanan publik, selain adanya komitmen pimpinan untuk melakukan inovasi. 

Sebelumnya, hal serupa sudah berhasil diterapkan di wilayah Jawa Timur kemudian di Sumatera Selatan. “Nantinya juga akan kita bangun di Sulawesi Selatan. Karena memang kami lihat komitmen dari pimpinannya untuk penjngkatan pelayanan publik sudah ada,” ujar Deputi Bidang Pelayanan Publik Diah Natalisa dalam rapat pembahasan perjanjian teknis, di Kantor Kementerian PANRB belum lama ini.

Menurutnya dengan komitmen pimpinan daerah serta didukung oleh masyarakat dan LSM diharapkan dapat menjadi pengembangan inovasi pelayanan publik. pembangunan JIPP dapat melahirkan inovasi pelayanan publik yang berujung pada kualitas pelayanan yang semakin baik lagi. Namun demikian Diah mengharapkan partisipasi aktif dari Kabupaten dan kota diwilayah provinsi Sulawesi Selatan.

• Meninjau KJRI Dubai, Menteri Tjahjo Ingin Percepatan Pelayanan Bagi WNI
• Aplikasi Sipkumham, Susun Kebijakan Hukum dan HAM Berbasis Data Akurat
• Kementerian PANRB Tetapkan Top 51 Pengelola Pengaduan Terbaik
• Konsisten "Menghalau" Covid-19 Ditengah Gempita Hari Raya
• Tutup Pendaftaran, Kompetisi P4 Jaring 573 Peserta

Sekda Provinsi Sulsel Abdul Latief menyampaikan kesiapannya untuk pembangunan JIPP diwilayahnya. Menurutnya melalui komitmen pimpinan, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui inovasi dapat segera terwujud. Dirinya pun mengaku senang dengan penunjukan wilayah Sulsel sebagai daerah pembangunan JIPP, dan diharapkan dapat menjadi role model bagi provinsi lainnya. 

Sementara itu Asdep Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Muhammad Imanudiin menyampaikan perjanjian teknis kerjasama nantinya berkaitan dengan dua hal, yaitu pembangunan JIPP serta Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Sulawesi Selatan. 

Pembangunan JIPP yang didampingi oleh GIZ Transformasi merupakan sebuah upaya dorongan serta transfer knowledge inovasi oleh setiap kabupaten dan kota di sulsel. Sehingga setiap daerah dapat belajar melakui JIPP tersebut untuk dapat diterapkan di wilayah masing masing. “Nantinya akan dibuat lokakarya untuk memberi pengenalan apa itu JIPP dan bagaimana pengelolaan pengaduan pelayanan publik,” ujarnya. 

Rapat tersebut dihadiri oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa, Asdep Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Muhammad Imanudiin, Sekda Provinsi Sulsel Abdul Latief, Team leader transformasi GIZ Elke Rapp, dan lainnya. (p/ab)