nusakini.com--Kementerian Ketenagakerjaan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama penerima bantuan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di ruang Tridarma, Kemnaker Jakarta, Selasa (14/8). 

Penandatangan perjanjian kerjasama bantuan pembangunan BLK dilakukan oleh Ketua unit pengelola kegiatan Nurrohman, Ketua unit pengelola keuangan M. Lutfi, Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Ady Nugraha dan Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Dudung Heryadi. 

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan bantuan pembangunan BLK Komunitas ini merupakan program rintisan di Kemnaker sejak tahun 2017. Setahun lalu, Kemnaker telah membangun BLK komunitas sebanyak 50 (lima puluh) lembaga dan bertambah di tahun 2018 menjadi 75 lembaga tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 

“Namanya rintisan pasti jumlahnya tidak banyak. Tapi tahun 2019, akan meloncat menjadi 1000 titik. Program ini disokong langsung oleh Pak Presiden Jokowi. Kita pantas bersyukur dan berterimakasih kepada Pak Jokowi dalam hal ini, “ kata Hanif. 

Menaker Hanif mengatakan ketika dirinya bercerita kepada Presiden Jokowi tentang program BLK Komunitas, Presiden Jokowi memberikan apresiasi dan menyambut positif. Bahkan antusiasme Presiden Jokowi ditunjukkan dengan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani dan memerintahkan untuk membangun 2000 titik BLK Komunitas. 

“Namun karena anggarannya terbatas dan harus difokuskan ke beberapa sektor yang dianggap prioritas, maka dari 2000 yang diharapkan, akhirnya disetujui menjadi 1000 dulu. Dengan meningkatnya jumlah pembangunan BLK Komunitas sebanyak 1000 di tahun 2019, artinya akan ada 1000 pesantren yang memiliki BLK Komunitas, “ katanya.   

Menteri Hanif menyatakan bantuan pembangunan workshop dan peralatan pelatihan kerja BLK Komunitas ini sangat strategis untuk memacu partisipasi lembaga pemohon dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan daya saing. Kedua memperluas kesempatan pelatihan kerja bagi masyarakat melalui BLK Komunitas.  

“Program ini sangat penting karena kita ingin kaum santri di masa depan semakin kuat, semakin berperan dalam mengatasi kesenjangan, mengatasi kemiskinan yang ada di Indonesia, “ katanya.  

• Kemnaker Perkuat Implementasi Satu Data Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah
• Penjelasan Menaker Terkait Penempatan PMI Sektor Domestik ke Malaysia
• Kemnaker dan PT DKI Gelar Job Fair Khusus Penyandang Disabilitas Pertama di Indonesia
• Sekjen Kemnaker: Perubahan Iklim Miliki Dampak Luas Masalah Ketenagakerjaan
• Wamenaker Kunjungi BBPVP Makassar, Pastikan Pengembangan SDM Berjalan Lancar

Bantuan BLK Komunitas ini kata Menaker konsep bantuannya berupa hibah. Gedung workshopnya akan ada tulisan BLK Komunitas dan simbol atau logo Kemnaker serta akan dibina oleh Kemnaker.  

“Karena hibah, maka nanti dikelola sendiri oleh pondok pesantren. Setelah dua tahun akan dilepas dan diserahkan pengelola. Yang penting dalam pengerjaan pembangunan BLK dijalankan sebaik-baiknya sesuai ketentuan. Mohon hati-hati karena anggaran pemerintah akan diaudit, “ ujarnya.  

Menaker Hanif melanjutkan bantuan Komunitas BLK ini sementara ini ada empat kejuran yakni las, IT, otomotif (motor) dan menjahit. Tahun 2019, karena ada 1000 titik, maka pilihannya akan lebih variatif.  

“Silahkan pesantren nanti bisa memilih dan menyesuaikan dengan program di Kemnaker dengan kebutuhan di lokal. Jadi ada gedung, peralatan, satu instruktur dilatih dan kurikulum sudah disiapkan “ katanya.   

Menteri Hanif berharap setelah dua tahun BLK Komunitas dilepas pembinannya, agar bantuan workshop dan peralatan pelatihan kerja tetap difungsikan sebagai BLK. “Agar masyarakat sekitar pesantren juga bisa mengakses ketika mereka ingin berwirausaha atau bekerja di industri”.  

Sementara Dirjen Bambang Satrio Lelono mengatakan menambahkan program BLK Komunitas ini, merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kompetensi dan daya saing SDM Indonesia dan mengurangi angka penggangguran yang ada. Beaya pembangunan gedung workshop dan peralatan pelatihan kerja BLK Komunitas dibebankan kepada DIPA APBN Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Ditjen Binalattas Kemnaker Tahun 2018.  

“Setelah diverifikasi penerima bantuan BLK Komunitas, dari 105 lembaga yang mengajukan permohonan, 75 lembaga memperoleh bantuan pembangunan gedung workshop dan peralatan pelatihan kerja komunitas. Rinciannya di Pulau Jawa 60 lembaga, disusul Sumatera (10), Sulawesi (3) dan NTB (2), “ katanya.  

Hadir dalam acara penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan BLK Komunitas diantaranya Sekjen Kemnaker Hery Sudharmanto Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Binalattas) Kemnaker, Bambang Satrio Lelono, Sekretaris Dirjen Binalattas Kunjung Masehat, Sekretaris Inspektorat Jenderal (Sesitjen) Kemnaker Esti Estiarti dan ratusan pengasuh pondok pesantren. (p/ab)