nusakini.com - Bogor (15/7) - “Aparatur pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis (UPT) harus memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme” ujar Sekjen Kementerian Pertanian, Syukur Iwantoro dalam acara Forum Kordinasi Unit Pelaksanaan Teknis Kementerian Pertanian Tahun 2018 yang berlangsung di Bogor, 15 Juli 2018.

Acara yang mengundang seluruh Kepala UPT Lingkup Kementerian Pertanian ini mengangkat tema “meningkatkan peran Unit Pelaksana Teknis dalam meningkatkan akselerasi penerapan e-goverment dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan pelayanan publik”.

Syukur menjelaskan, “tujuan acara ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan konsolidasi antar UPT Lingkup Kementerian Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian” ujar Syukur.

• Mentan Amran Beberkan Biang Kerok Turunnya Produksi Beras
• Kemhan dan Kementan Kompak Panen Jagung di Lahan Food Estate Gunung Emas
• Mentan Amran dan Panglima TNI Kolaborasi Kembalikan Swasembada Pangan
• Meninjau KJRI Dubai, Menteri Tjahjo Ingin Percepatan Pelayanan Bagi WNI
• Aplikasi Sipkumham, Susun Kebijakan Hukum dan HAM Berbasis Data Akurat

Lebih lanjut ia menambahkan, acara ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja untuk mendukung percepatan pencapaian program kerja dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan penerapan e-government dibidang kelembagaan dan pelayanan publik.

“Diera Jokowi-JK ini pemerintah sangat concern dengan pelayanan publik, sehingga e-government harus dimaksimalkan” ujar Syukur.

“Target kami di tahun 2019 nanti e-government semua UPT kami sudah diatas rata-rata,” tambahnya. 

“Indikator dari keberhasilan ini adalah publik merasa terlayani dan puas dengan pelayanan yang ada di kami” tegas Syukur.

“Oleh karena itu, kami terus mensosialisasikan dan memantau pelaksanaan e-government di UPT” ujarnya.

Harapannya, dengan adanya acara ini, terjalin komunikasi dan kordinasi antar UPT, dapat terwujud sistem kelembagaan dan SDM yg efektif dan efisien dalam mendukung program pertanian. Terwujud pelayanan publik di lingkup Kementerian Pertanian yang cepat, tepat, transparan, profesional, akuntabel, berdaya guna dan berhasil guna” pungkas Syukur. (pr/eg)