Kemensos Kucurkan Bantuan Rp63,8 Miliar untuk Layanan Sosial Satu Atap

By Admin

nusakini.com--Kementerian Sosial terus mendorong penguatan layanan sosial satu atap yang berbasis di daerah. Konsep layanan satu atap yang kini dikembangkan biasa disebut dengan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT). 

Untuk memperkuat kinerja SLRT di sejumlah daerah di tahan air, Kemensos menganggarkan Rp63,8 miliar pada APBN 2018. 

“Bantuan ini diharapkan, meningkatkan akses masyarakat dalam menyelesaikan berbagai keluhan masalah sosial dengan mudah, cepat dan mendapat solusi konkrit, hanya dengan datang atau melapor ke sekretariat atau fasilitator SLRT,” kata Direktur Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM) Kementerian Sosial Bambang Mulyadi di Bandung, Rabu (30/05). 

Dalam kesempatan ini, Bambang membuka acara Workshop dan Exit Strategi Sistem Layanan Rujukan Terpadu. Hadir dalam acara ini 90 orang peserta. 

  Mereka dari unsur pemerintah provinsi diwakili 16 pejabat dari dinsos, kemudian masing-masing dua orang dari 37 kab/kota. 

  Terkait anggaran, nilai bantuan terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada APBN 2016, bantuan untuk pengembangan SLRT senilai Rp20 miliar lebih, tahun 2017 senilai Rp31,4 miliar sebelum menjadi Rp63,8 miliar saat ini. 

  Anggaran dialokasikan selain untuk dukungan operasional juga untuk mengembangkan sekretariat SLRT. Saat ini SLRT sudah berdiri di 130 kabupaten/kota yang replikasii sebanyak 260 di tingkat desa. 

  Atau satu SLRT di tingkat kecamatan mengembangkan dua layanan serupa di tingkat desa atau puskesos (pusat kesejahteraan sosial). 

Bambang berharap dengan nilai bantuan yang terus menanjak, juga akan sejalan dengan peningkatan kualitas layanan SLRT.  

Berbagai layanan SLRT harus mampu menyelesaikan keluhan warga secara konkrit. 

"Keluhan terkait masalah sosial harus bisa diselesaikan di sekretariat SLRT. Jangan hanya kurang dokumen atau surat dari desa, misalnya, warga diminta kembali ke kantor desa. Hal-hal seperti ini harus selesai di sekretariat," kata Bambang.  

Tak lupa Bambang menyinggung peran penting provinsi dalam mengkoordinasikan program ini dengan pemerintah kabupaten/kota.  

"Pemahaman yang baik tentang manfaat SLRT dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, akan membantu sukses kerja SLRT," kata Bambang.  

Seperti di Kabupaten Bandung, yang masuk ketagori baik, sukses bisa dicapai tidak lepas dari dukungan dua faktor tersebut.  

Selain komitmen, penguatan kelembagaan, dan dukungan anggaran juga sangat dibutuhkan dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan layanan terpadu yang berkelanjutan. 

Rombongan peserta workshop berkesempatan melihat langsung aktivitas di sekretariat SLRT Sabilulungan Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Rombongan juga diterima Wakil Bupati Bandung Gungun Gunawan di Kantor Kabupaten Bandung. (p/ab)