nusakini.com--Kementerian Perindustrian terus berupaya mengembangkan Wira Usaha Baru (WUB) khususnya di sektor industri kecil dan menengah.

Sejalan dengan hal tersebut, Kemenperin sudah sejak lama menjalin kerjasama dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memberikan program pelatihan keterampilan kepada warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia. 

“Kami menargetkan penumbuhan wirausaha baru sebanyak 5000 orang pada tahun 2017 dan 20.000 orang pada akhir tahun 2019. Karenanya, kerjasama kami dengan Kemenkumham ini mendukung kebijakan pengembangan industri nasional berbasis ekonomi kreatif sekaligus untuk menumbuhkan wirausaha baru," kata Plt. Sekjen Kemenperin Haris Munandar mewakili Menteri Perindustrian pada pembukaan Pameran Produk Unggulan Narapidana 2017 di Plasa Pameran Industri, Kemenperin, Jakarta, Selasa (4/4). 

Haris juga menyampaikan, berbagai upaya pembinaan yang telah dilakukan kedua pihak selama ini dapatmembangun citra positif bagi warga binaan lapas. Sehingga, mereka diharapkan terus berkarya danmampu berkompetisi di tengah lingkungan masyarakat setelah selesai menjalani masa pembinaan. 

“Kami memberikan apresiasi terhadap tema pameran tahun ini, yaitu Kreativitas Tanpa Batas Meski Tempat Terbatas. Slogan ini menjadi penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan mengedepankan penumbuhan wirausaha pemula di sektor ekonomi kreatif,” paparnya. 

Haris juga menyatakan, langkah tersebut sesuai dengan misi pembangunan industri ke depan terutamadalam meningkatkan peran industri kecil dan menengah (IKM) sebagai salah satu pilar dan penggerakperekonomian nasional. “IKM memegang peranan penting dalam penguatan struktur industri mendorong pertumbuhan perekonomian nasional,” tuturnya. 

Selain menyerap banyak tenaga kerja, IKM juga menjadi sektor vital dalam mendistribusikan hasil-hasil pembangunan di Indonesia sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat. “Oleh karena itu, kami terus mendorong penguatan sumber daya industri dan perluasan pasar produk IKM,” imbuh Haris. 

Untuk aspek penguatan sumber daya industri,upaya yang perlu dilakukan meliputi pendidikan dan pelatihan vokasi industri, pemagangan industri, serta sertifikasi kompetensi. Sedangkan, perluasan akses pasar melalui fasilitasi pameran dan program e-smart IKM. 

Pameran yang telah dilaksanakan kali kelima ini berlangsung selama empat hari, tanggal 4-7 April 2017diikuti sebanyak 44 peserta dari 33 Divisi Pemasyarakatan seluruh Indonesia. Berbagai produk unggulan yang ditampilkan, antara lain produk kerajinan, makanan olahan, dan fashion. 

Maksud dan tujuan kegiatan pameran ini adalah untuk mengenalkan dan mempromosikan kegiatan pembinaan narapidanadi Lapas, memasarkan produk unggulan narapidana dan meningkatkan kerja sama dan partisipasimasyarakat dalam kegiatan pembinaan. 

Dirjen IKM Kemenperin Gati Wibawaningsih menyebutkan, berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal IKM terkait pemberdayaan warga binaan lapas,di antaranya fasilitasi pameran di Plasa Pameran Industri dengan jumlah lebih dari 180 booth sejak tahun 2013-2016, serta pelatihan kewirausahaan sebanyak dua angkatan dengan jumlah peserta 15 orang di Lapas Kelas IIB Anak dan Wanita, Tangerang, Banten pada 2012. 

Selanjutnya, pelatihan wirausaha baru untuk IKM pakaian jadi dan bordir di Lapas Wanita Kelas IIA Palembang, Sumatera Selatan dengan jumlah peserta 15 orang tahun 2014, serta pelaksanaan program bimbingan teknis dan Start Up untuk IKM kerajinan di Lapas di Palu, Sulawesi Tengah dengan peserta 20 orang pada 2015. 

“Kami melihat potensi produk karya dari teman-teman warga binaan lapas sudah sangat bagus. Terlebih lagi pada produk kerajinan, banyak yang kreatif,” ujar Gati. Untuk mendukung pemasaran produk tersebut, Kemenperin akan memfasilitasi melalui program e-smart IKM. “Hasil penjualannya nanti akan ditampung oleh Kemenkum HAM agar bisa dikelola untuk kesejahteraan para narapidana,” lanjutnya. 

Dalam upaya penumbuhan wirausaha baru khususnya sektor IKM, Gati mengungkapkan, pihaknya telah melakukan program inkubator bisnis dengan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis, Start-up Capital, Pendampingan, dan Fasilitasi Izin Usaha Industri.

“Awal Mei nanti, kami akan melakukan workshop e-smart IKM di Sidoarjo untuk 150 IKM di Jawa Timur. Selanjutnya di Bandung, Jakarta, dan luar Jawa. Tahun ini, ditargetkan delapan lokasi.,” lanjutnya 

Untuk meningkatkan kualitas produk IKM dalam negeri terjamin standar dan mutunya, Gati menambahkan, Kemenperin telah melakukan pembinaan terhadap IKM dalam bentuk pemberian fasilitasi yang meliputi bimbingan penerapan dan sertifikasi produk, restrukturisasi mesin dan peralatan berupa potongan harga pada pembelian mesin dan peralatan, pemberian izin usaha, pengembangan produk, perlindungan hasil karya industri dengan HKI, serta bantuan informasi pasar, promosi dan pemasaran. 

Gati menyampaikan, industri kreatif menyumbang sekitar Rp642 triliun atau 7,05 persen terhadap total PDB Indonesia pada tahun 2015. “Kontribusi terbesar berasal dari sektor kuliner sebanyak 34,2 persen, mode atau fashion 27,9 persen dan kerajinan 14,88 persen,” sebutnya. Kemudian, industri kreatif merupakan sektor keempat terbesar dalam penyerapan tenaga kerja nasional, dengan kontribusinya mencapai 10,7 persen atau 11,8 juta orang. 

Berdasarkan data BPS yang diolah Direktorat Jenderal IKM Kemenperin, IKM terus meningkatkan nilai tambah di dalam negeri yang cukup signifikan setiap tahun. Hal ini terlihat dari capaian pada tahun 2016 sebesar Rp520 triliun atau meningkat 18,3 persen dibandingkan pada 2015. Sementara itu, nilai tambah IKM di tahun 2014 tahun sekitar Rp373 triliun menjadi Rp439 triliun tahun 2015 atau naik 17,6 persen. (p/ab)


Share Tweet Google+ Pinterest