nusakini.com – Parapat - Pemerintah terus mendukung upaya percepatan Geopark Kaldera Toba menjadi UNESCO Global Geopark. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang berfungsi sebagai koordinator dan sinkronisator Kementerian/Lembaga terkait, dengan sigap kembali meninjau lokasi dan sebelumnya juga telah membentuk Komite Nasional Geopark Indonesia (Adhoc) yang dikoordinasikan oleh Kemenko Maritim.

“Ini lebih mempermudah bila ada masalah akan kita pecahkan secara bersama-sama. Misalkan, begitu kita dapat masalah yang belum selesai, kami dari Kemenko Maritim akan lebih mudah untuk mengundang semua pihak yang terkait, jadi dimana masalahnya akan kita selesaikan, jadi jelas ini tugas siapa dan wewenang siapa,” ujar Deputi Bidang SDA, Iptek dan Budaya Maritim, Safri Burhanudin disela peninjauan bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara dan perwakilan Kementerian/Lembaga terkait ke Geosite Hutaginjang, Sumatera Utara, Kamis (17/5).

Deputi Safri menjelaskan, Geopark Kaldera Toba sempat terkatung-katung statusnya untuk dinaikkan menjadi UNESCO Global Geopark. Dimana sebelumnya tidak ada yang menggerakkan kembali, dikarenakan pada saat itu Pemerintah Daerah masih belum mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada Geopark Kalder Toba.

“Kemenko Maritim inilah yang berperan sekarang untuk lebih mempercepat. Awalnya hal ini hampir hampir ditinggalkan, sekarang Pemerintah Daerah sudah sadar makanya mereka bergerak cepat, dan kami yakin bahwa tahun depan sudah harus jadi,” oleh sebab, pada bulan Juli tahun 2018 ini, Geopark Kaldera Toba akan ditinjau dan dinilai kembali oleh Tim Asesor dari UNESCO.

Ditambahkan oleh Deputi Safri, sejatinya Geoparks itu adalah bagian dari daerah dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat hanya bersifat membantu. Terkait dengan pemahaman sebagian pihak yang mengatakan bahwa, Geopark itu bisa berkembang apabila sepenuhnya mendapat bantuan pemerintah pusat, Deputi Safri menyatakan, bahwa itu adalah pemikiran yang keliru.

“Pusat ini sifatnya hanya melengkapi apa yang kurang dari daerah, jadi Geopark itu hanya berkembang apabila daerah yang bergerak lebih dulu. Makanya tidak jadi-jadi Geopark ini karena hanya mengharap dari pusat, itu salah satu kelemahan, coba lihat Geopark Ciletuh, tanpa pusat mereka jadi, karena Pemerintah Daerah yang memang berniat untuk mengembangkannya,” tambahnya.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Nurhajizah Marpaung mengungkapkan apresiasinya kepada Kementerian/Lembaga terkait, terutama kepada Kemenko Maritim, yang dinilainya telah bersungguh-sungguh untuk membantu menaikkan status Geopark Kaldera Toba.

• Kemenko Maritim Raih Opini WTP dari BPK
• Kemenko Maritim Kaji Teknologi Piramid Desalinator
• Menko Luhut: Demi Stabilitas Kawasan, Indonesia Hormati Hukum Internasional

“Saya atas nama pribadi dan mewakili masyarakat Sumatera Utara sangat berterima kasih atas keseriusan pemerintah, setelah sebelumnya kenaikan status ini sempat ditolak pada tahun 2015 lalu,” ujarnya.

Diakui oleh Nurhajizah, pada saat ini upaya pemerintah melalui Kemenko Maritim sangat berbeda dengan yang terdahulu, oleh karena yang terdahulu terkesan hanya wacana dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.

“Kami yakin sekarang adalah saatnya, karena yang dahulu antara Pemerintah pusat dan Daerah tidak sinergi, saat ini masyarakat juga bahu membahu untuk merealisasikan ini, utamanya untuk terus menjaga kebersihan. Kami di Pemerintah Daerah akan terus memantau dan mengarahkan Kabupaten tentunya dengan koordinasi dari Pemerintah Pusat,” imbuhnya.

Dilansir dari data Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Danau Toba adalah danau kaldera terbesar di dunia dan danau terluas di Indonesia (panjang 87 Km dengan lebar 27 Km). Kawasan dinding Kaldera Toba memiliki morfologi perbukitan bergelombang sampai terjal dan lembah-lembah membentuk morfologi dataran dengan batas caldera rim watershed DTA Danau Toba dengan luas daerah tangkapan air (catchment area) 3.658 km² dan luas permukaan danau 1.103 km². Daerah tangkapan air ini berbentuk perbukitan ( 43%), pegunungan (30 %) dengan puncak ketinggian 2.000 meter dpl (27%) sebagai tempat masyarakat beraktifitas.

Mengingat bahwa yang bernilai warisan dunia adalah peninggalan dari letusan super volcano Toba yang berdampak global berupa Danau Toba, yang tiada lain adalah suatu Kaldera Kuarter terbesar di dunia, maka diusulkan nama geopark tersebut pada tahun 2013 dengan nama Geopark Kaldera Toba. Kawasan ini mencakup bagian dari wilayah administrasi dari tujuh kabupaten yang mempunyai pantai di Danau Toba yang dibatasi oleh kaldera rim yaitu Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Simalungun.

Kunjungan Wisatawan Ke danau Toba Meningkat Signifikan

Terkait dengan kunjungan wisatawan yang mengunjungi Danau Toba, Nurhajizah mengatakan, ada peningkatan jumlah wisatawan yang sangat signifikan. Apalagi, sejak diresmikannya Bandara Silangit menjadi Bandara Internasional dan ke depan juga akan dikembangkan lagi bandara Sibisa sebagai pendukung.

“Sejak pertama kali datang kesini satu setengah tahun lalu, jumlah wisatawan baru mencapai sekitar 200 orang, saat ini bisa mencapai 1000 orang bahkan lebih banyak di akhir pekan, bandara pun ikut sibuk dengan aktifitas pesawat dan penumpang,” terangnya.

Untuk hal ini, kembali Nurhajizah menyampaikan apresiasinya kepada Presiden Joko Widodo dan Menko Maritim Luhut B. Pandjaitan yang dinilainya sangat serius untuk memajukan wilayahnya.

“Terima kasih saya untuk Presiden Joko Widodo, juga kepada Menko Maritim yang pernah menyatakan bahwa wilayah ini akan dijadikan sebagai ‘adiknya Bali’, Beliau-beliau ini saya pandang sangat peduli dan bertanggung jawab sekali,” tutupnya. (p/ma)