nusakini.com-Jakarta – Kebijakan penundaan penerbangan dari dan ke Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dilakukan untuk melindungi Warga Negara Indonesia dari penyebaran virus Korona. Kementerian Perhubungan akan menginventarisir dampak-dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut dan akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mencari solusinya. Demikian disampaikan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan pers terkait Isu Pencegahan Virus Korona di sektor transportasi di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan Jakarta, Senin (3/2). 

“Dalam 2-3 hari mendatang akan dibahas di Rapat Terbatas dengan Presiden terkait dampak-dampak ekonomi dari adanya penundaan penerbangan. Kebijakan penundaan penerbangan yang dilakukan ini adalah upaya bagimana melindungi Warga Negara Indonesia dari penyebaran virus Korona,” jelas Menhub. 

• BI Pertahankan BI 7-Day reverse Repo Rate Tetap Diangka 3,50%
• Resmi Diluncurkan, Ini Format Baru NPWP
• KSSK Terus Perkuat Sinergi Jaga Stabilitas Sistem Keuangan
• Ini Komitmen Pemerintah Percepat Ekspor Produk Sawit
• LPEI Kenalkan Produk Mitra Binaan pada Pameran Road to G20 Bali

Menhub mengatakan, akan dilakukan pembahasan untuk menginventarisir dampak-dampak yang ditimbulkan dari kebijakan penundaan penerbangan untuk dicarikan solusinya, seperti : berapa jumlah penumpang penerbangan yang terdampak penundaan penerbangan, maupun kemungkinan pemanfaatan pengalihan penerbangan yang menuju RRT ke Negara lain. 

Menhub Budi memerintahkan Dirjen Perhubungan Udara untuk berkoordinasi dan memberi solusi bagi maskapai maupun penumpang yang telah memiliki tiket dari dan ke RRT. 

“Nanti akan dibahas detailnya, refund tiket bisa ditukar dalam bentuk pengalihan tujuan penerbangan lain yang tidak dilarang pemerintah maupun untuk tujuan yang sama (RRT) jika nanti penundaan sudah dicabut,”lanjutnya. 

Senada dengan Menhub, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto mengatakan pihaknya dan operator akan membahas dan mendata detail jumlah penumpang akibat penundaan tersebut. global yang ditetapkan WHO, dan sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dalam Rapat Terbatas pada Minggu 2 Febuari 2020, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memutuskan melakukan penundaan penerbangan sementara dari dan ke seluruh destinasi di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). (p/ab)