Kemendagri yakin kerjasama antar Daerah Dorong Pertumbuhan Ekonomi

By Admin

nusakini.com--Sekretaris Jenderal (Sekjen), Kemendagri, Hadi Prabowo, menyatakan kerjasama antar daerah dalam bidang perdagangan bakal memicu perbaikan dan peningkatan ekonomi nasional.Kondisi itu ia kemukakan dalam Rapat Kerja Nasional APPSI (Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia)yang berlangsung di Bandung, Jabar, Kamis (22/2).      "Kerjasama antar daerah dibidang perdagangan ini belum banyak disentuh dan yang dilakukan selama ini lebih banyak pada peningkatan pelayanan publik. Apakah itu kerjasama dalam pengertian wajib dan kerjasama dalam pengertian sukarela. Artinya, kerja sama yang dilakukan selama ini misalnya kalau di Yogya itu ada Kereta Mantul itu antara Yogyakarta, Sleman dan Bantul, itu mengatur kaitannya dengan pengairan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen). 

Selama ini, lanjut Hadi, kerjasama antar daerah sudah diatur dalam regulasi, yakni UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Permendagri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.  

Pada acara bertema "Penguatan Peran Pemda Dalam Mendorong Perdagangan Antar Daerah Untuk Kemajuan dan Stabilitas Ekonomi Nasional" sebelumnya pada Rabu (21/2) kemarin dibuka oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Dan pada Kamis ini, acara itu dihadiri Sekjen Kemendagri, Direktur Jenderal (Dirjen) Keuangan Daerah (Keuda), Kemendagri, Syarifuddin, dan Kapuspen Kemendagri, Arief M Edie.  

Lebih lanjut, Hadi memaparkan, kerjasama antar daerah yang sudah terlihat misal yang dilakukan oleh Pemkot Semarang, dan Pemkab Semarang. Kedua pemerintahan daerah tersebut tercatat sudah melakukan kerjasama dalam penyediaan masalah air minum. Namun, imbuh dia, perlu ada langkah kongkret terkait kerjasama yang mengembangkan potensi produk unggulan daerah.  

"Kerjasama kota semarang kabupaten semarang, ini juga masalah air minum. Namun yang terkait permasalahan potensi atau produk unggulan daerah inilah yang perlu kita ada komitmen bersama sehingga kita nanti bisa. Pertama kaitannya dengan pengembangan produksi itu, kedua mencukupi kebutuhanketiga pengaturan tata niaga," ujar Sekjen.   

Meski begitu, kerjasama antar daerah saat ini banyak terpengaruh oleh tingkat inflasi yang tinggi, stabilitas harga, komoditas strategis yang perlu sinergi. Misal, masalah kebutuhan makanan. Tak hanya itu, terdapat pula kendala yang menghadang terbentuknya kerjasama antar daerah yang disebabkan demografi negara. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang rentan terhadap pengendalian distribusi barang.    

"Kemudian yang kedua faktor bahwa negara kita adalah negaara yang bersifat kepulauan sehingga rentan kendalinya untuk distribusi barang ini dibutuhkan suatu pemikiran bagaimana kita upaya percepatan antara produksi sampai konsumen," kata Hadi.  

Ia berharap, hasil dari pertemuan tersebut tercapainya suatu kerjasama dengan menggali potensi yang bisa menggenjot pemasaran akan hasil suatu produk daerah. Dari kesepakatan kerjasama antar daerah yang apik itu, Sekjen Kemendagri yakin bakal menumbuhkan dan menjaga stabilitas harga, tercukupinya kebutuhan dari suatu kebutuhan daerah karena tidak mungkin suatu daerah akan mampu mencukupi kebutuhannya sendiri. Selain itu, kerjasama itu juga bakal mengangkat pendapatan masyarakat dan meningkatnya kesempatan kerja yang bisa menopang pertumbuhan ekonomi.(p/ab)