nusakini.com--Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Otda) mengeluarkan Surat Arahan Kebijakan Dalam Penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2019 yang ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia. Surat arahan diterbitkan pada 2 Agustus 2018 lalu. 

Dalam poin pertama, Dirjen Otda Soemarsono menekankan pentingnya arahan kebijakan penyelenggaraan pemerintah di daerah setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Dasarnya adalah Pasal 265 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dimana pada ayat (1), disebutkan bahwa RPJPD menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon kepala daerah. 

Pada ayat (2) disebutkan RPJMD dan RKPD digunakan sebagai instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sementara pada ayat (3), menyatakan bahwa "RKPD menjadi pedoman kepala daerah dalam menyusun KUA dan PPAS". 

Poin kedua, ditegaskan bahwa pasangan calon wajib menyampaikan visi dan misi yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi, Kabupaten/Kota secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat. Hal ini mengacu pada Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. 

• Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Stabilitas Laju Inflasi Usai Libur Lebaran
• Terima Kunjungan Irjen Kemendagri, KA UPT Bapenda Bulukumba Sulsel: Sangat Mengedukasi
• Mendagri Tito Dan Gubernur Enembe Bersepakat Dorong Pemekaran Tujuh Provinsi
• Berlaku Mulai 18 Mei, Inilah Ketentuan Terbaru Perjalanan Domestik di Masa Pandemi
• Jelang Masa Tuga Berakhir, Gubernur Ali Baal Masdar Pamit Kepada Warga Sulbar

Poin ketiga, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, lanjut Sumarsono, ditegaskan bahwa RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah wajib menjadi pedoman dalam materi perumusan visi, misi dan program Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah. Hal ini seperti termaktub dalam Pasal 40 ayat (1) Permendagri 86/2017. 

"Visi dan misi disampaikan setiap Calon Kepala Daerah dan Calon Wakil Kepala Daerah kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye," kata Sumarsono merujuk Pasal 40 ayat (2). 

Ditjen Otda juga menekankan Pasal 46 ayat (1), bahwa dalam hal terdapat jeda waktu pemilihan Kepala Daerah sampai dengan dilantiknya Kepala Daerah terpilih melebihi jangka waktu enam bulan, dan rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih. 

"Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan pembangunan daerah, Kemendagri meminta Kepala Daerah agar berkoordinasi dengan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam menyusun Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019," kata Sumarsono. 

Melalui koordinasi tersebut, lanjut dia, diharapkan dapat menyandingkan dokumen dimaksud dengan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.(p/ab)