nusakini.com-Lombok-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) merealisasikan bantuan bagi kantor desa yang mengalami kerusakan dampak bencana gempa bumi di Lombok Nusa Tenggara Barat. Bantuan ini disalurkan melalui mekanisme transfer ke rekening desa. 

Realisasi Bantuan renovasi kantor desa sebagai tindaklanjut kunjungan Mendagri  yang lalu ke daerah yang terkena dampak gempa di NTB. Mendagri Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa “hari ini telah disalurkan/transfer ke rekening 66 desa, dana bantuan tersebut untuk renovasi pembangunan kantor desa di NTB, dan setiap desa yang kantornya mengalami kerusakan dengan kategori berat mendapat bantuan 50 juta” tegasnya. 

• Insiden Tabrakan Pesawat JAL dengan Pesawat Penjaga Pantai Jepang Tewaskan 5 Orang
• Pesawat Penjaga Pantai Jepang Tabrakan dengan Pesawat JAL dalam Misi Kirim Bantuan Gempa
• Gempa Jepang, Korban Tewas Terus Bertambah
• Gempa Pasaman Barat: Warga Masih Bermasalah Sinyal dan Listrik Padam
• Ekspor Mutiara NTB Capai Rp 82 Miliar Pada 2021

Selanjutnya Tjahjo juga menyatakan “Penyaluran bantuan dana renovasi kantor desa, tentunya harus diukur kriteria dan persyaratan lainnya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas setiap dana yang diberikan”.  

Sehingga, untuk penyaluran bantuan pembangunan desa yang rusak berat ada kriteria yang harus dipenuhi, seperti photo, proposal, surat pernyataan bahwa tanah dan bangunan kantor desa tidak bermasalah, rekening desa, NPWP, form angket kondisi desa, surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan dan surat pernyataan kesanggupan pengembalian sisa dana bantuan. 

Hasil dari verifikasi di lapangan desa yang terkena dampak kerusakan berat berjumlah 66 kantor desa. Dari sejumlah 66 kantor desa yang mengalami rusak berat paling banyak terdapat di Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur. yang terdampak paling parah. 

Tjahjo menegaskan bahwa Sesuai Inpres No. 5/ 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, Lombok Tengah, Lombok Timur, Kota Mataram, dan Wilayah Terdampak di Provinsi NTB maka Kementerian Dalam Negeri merespon cepat melalui realisasi bantuan dan pembangunan desa dengan kategori rusak berat," pungkasnya. (p/ab)