nusakini.com--Kementerian Agama menargetkan indeks reformasi birokrasi (RB) pada tahun 2018 masuk kategori A. Hal ini disampaikan Sekjen Kemenag Nur Syam saat membuka rapat Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) dan SAKIP Kementerian Agama tahun 2017, di Ruang Rapat Sekjen, Kantor Kemenag, Jakarta. 

"Tahun 2018 ini, mutlak harus A," tegas Nur Syam, Kamis (07/06).  

Sebelumnya, Kepala Biro Ortala Afrizal melaporkan bahwa indeks RB Kemenag pada tahun 2017 meningkat dari nilai 69,14 yang termasuk dalam kategori B menjadi 73,27 atau kategori BB. 

"Untuk tahun 2018 ini, RB target nya 85,17. Atau sesuai arahan Sekjen, nilainya harus masuk kategori A," jelas Afrizal.  

Untuk mencapai target tersebut, Nur Syam menekankan tiga hal yang perlu dimiliki oleh seluruh jajaran Kementerian Agama. 

• Besok, Kemenag Bakal Gelar Sidang Isbat
• Menag Yaqut Lantik Muh. Tonang Sebagai Kakanwil Kemenag Sulsel bersama 8 Pejabat Eselon ll
• Kemenag Sulsel-NU Care Lazisnu Gelar Festival Ramadan
• Kemenag: 1 Ramadan Jatuh Pada Hari Selasa 12 Maret
• 25 Ribu Kuota Sertifikasi Halal Gratis Terpenuhi, BPJPH: Sertifikat Menunggu Fatwa MUI

Pertama, komitmen bersama untuk terus memperbaiki nilai indeks RB yang sudah ada. 

Reformasi birokrasi menurut Nur Syam harus menjadi perhatian dan membutuhkan komitmen dari seluruh pimpinan unit eselon I. "Jadi ini bukan hanya menjadi concern sekretaris unit saja, pimpinannya harus berkomitmen juga," ujarnya kepada seluruh peserta rapat.  

Rapat yang diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Kemenag RI ini dihadiri oleh pejabat eselon II dan III dari seluruh unit Eselon I Kemenag RI. 

Hal kedua yang perlu diperhatikan adalah pemetaan waktu Kemenpan RB untuk melakukan validasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). "Ini untuk memastikan bahwa evidence pelaksanaan RB yang telah dilakukan, telah lengkap," imbuh Sekjen.  

Hal ketiga yang penting menjadi perhatian adalah bahwa perbaikan indeks RB akan berdampak pada peningkatan tunjangan kinerja. Ini harus menjadi catatan , bahwa kinerja yang diberikan oleh ASN di lingkungan Kementerian Agama juga harus terukur. "Oleh karena itu, Si-EKA (Sistem Informasi Elektronik Kinerja ASN) harus segera diterapkan," tandasnya.  

Nur Syam berharap, mulai bulan Juli 2018 seluruh unit eselon 1 Kemenag telah menggunakan SiEKA untuk perekaman kinerja ASN. "Disamping itu, saya rasa kita perlu untuk membuat jurnal harian kegiatan tiap-tiap unit eselon I yang dapat dipublikasikan di website Kemenag," ujarnya. (p/ab)