nusakini.com-- Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta menggelar kuliah umum mengenai Kebijakan Pengembangan Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia. Kuliah umum berlangsung di Kampus UIN Jakarta, Senin (16/04). 

Acara ini menghadirkan sejumlah pembicara, yaitu: Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin, Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Arskal Salim, serta Rektor UIN Syarif Hidayatullah Dede Rosyada. 

• Dosen PTKI Penerima Beasiswa PIES Australia Rilis Buku Memoar Perjalanan Akademik
• 304 Mahasiswa PTKN Ikuti KKN Moderasi Beragama
• IJIMS UIN Salatiga Masuk 15 Jurnal Terbaik Dunia
• Kemenag Minta PTKIN Bina Dosen Pasca Sertifikasi
• 63.717 Peserta Lulus Seleksi UM-PTKIN 2022, Cek di sini!

"Kementerian Agama melalui Ditjen Pendis memiliki keinginan memberikan pendidikan tinggi berkualitas. Karena itu, salah satu yang menjadi konsen kita secara kolektif yaitu akreditasi kelembagaan," terang Kamaruddin Amin.  

"Saat ini, ada tiga PTKIN yang sedang didorong berubah bentuk dari Badan Layanan Umum (BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), salah satunya UIN Syatif Hidayahtullah Jakarta yang dinilai memiliki kesiapan tersebut," lanjutnya. 

Selain UIN Jakarta, ada juga UIN Yogyakarta dan UIN Malang. Dengan status PTN-BH pada PTA, Kamaruddin berharap hal itu mampu menggenjot PTA menjadi kampus yang lebih progresif. Fleksibilitas PTN-BH bisa mempercepat visi dan misi dalam mengemban amanah yang bermutu dan berkualitas.  

"Kita berharap PTN-BH dapat mengubah sistem manajemen dan tata kelola menjadi lebih baik. Karena adanya independensi PTN-BH pasti akan meningkatkan kualitas kampus," tukasnya.(p/ab)