Kebijakan Ekonomi Pemerataan Jadi Prioritas RKP 2018
By Admin
nusakini.com--Pemerintah saat ini tengah menyiapkan kebijakan yang mengedepankan pemerataan ekonomi. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo menyampaikan kebijakan pemerataan ekonomi diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi tingkat ketimpangan.
“Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan tentang kebijakan pemerataan ekonomi yang nantinya dapat mengatasi masalah ketimpangan,” jelas Lukita dalam Rapat Pembahasan Pengarusutamaan Rencana Kebijakan Ekonomi Pemerataan ke dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, Senin (13/3) di Jakarta.
Rapat dihadiri oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Sekretaris Utama Badan Perencanaaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Imron Bulkin, serta pejabat eselon I dari lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian PPN/Bappenas.
Dari kebijakan yang tengah digodog, Lukita menjelaskan terdapat tiga prinsip yang harus dijalankan dari kebijakan itu. “Kebijakan pemerataan bukan hal yang mudah karena ada tiga aspek penting, yaitu tanah, SDM (Sumber Daya Manusia) dan kesempatan,” ujarnya.
Menurut Lukita, hasil rapat ini akan menjadi dasar untuk memasukkan kebijakan pemerataan ekonomi ke dalam RKP 2018. Selanjutnya, akan dilaporkan pada Rapat Sidang Kabinet terkait RKP 2018 di pekan ketiga Maret.
“Waktunya memang tidak banyak untuk pemerintah menyelesaikan ini namun basis kerangka regulasi harus dilakukan. Sehingga RKP 2018 dapat menjadi payung hukum, pada saat proses implementasi,” kata Lukita.
Di sisi lain, saat ini Kemenko Perekonomian sudah ditugasi oleh Presiden Joko Widodo untuk berkoordinasi dengan mitra kerjanya untuk menetapkan program yang mendukung kebijakan ekonomi pemerataan termasuk di dalamnya kerjasama dengan Bappenas.
“Di dalam operasionalisasi kebijakan ekonomi pemerataan ini sangat penting kerjasama erat antara Kemenko Perekonomian dengan Bappenas, sehingga nanti apa yang direncanakan bisa sejalan,” tambahnya.
Lukita mengharapkan, dalam penyusunan RKP 2018 kali ini kebijakan pemerataan ekonomi pemerataan dapat menjadi prioritas program untuk tahun mendatang. “Kami harapkan Bappenas yang sedang menyusun RKP-nya bisa menjadikan program kebijakan pemerataan ekonomi sebagai arus utama,” tuturnya. (p/ab)