nusakini.com - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengungkapkan lembaganya dan KPK telah menemukan potensi kerugian negara sebesar Rp220 miliar dalam pengadaan helikopter Augusta Westland (AW)-101. Tiga pejabat TNI pun ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Menurut Panglima Gatot, penetapan tiga tersangka ini merupakan hasil penyidikan dengan KPK selama tiga bulan terakhir. Nilai pengadaan helikopter itu sendiri mencapai Rp738 miliar. 

"Kami sudah dapat info awal bahwa ada penggelembungan harga sekitar Rp220 miliar. Berarti pembelian helikopter ini bukan baru," kata Gatot di Gedung KPK, Jumat (26/5/2017).

• Sidang Kasus Dugaan Gratifikasi Kementan, SYL Minta Pengadilan Membebaskannya
• Laporkan Perilaku Suaminya, Ini Kisah Perjuangan Istri Dirut Taspen
• Terkait Kasus Dugaan Investasi Fiktif, PT Taspen Digeledah KPK
• Salut! Personil Sei Beruang Satgas Pamtas Yonarmed 10 Bradjamusti dan Warga Bangun Teras Mushola di Perbatasan Kalbar
• Bersama Warga Gome Puncak Papua, Satgas TNI 300 Siliwangi Rayakan Tahun Baru

Tiga pejabat yang ditetapkan menjadi tersangka yakni Pembuat Pejabat Komitmen (PPK) pengadaan barang dan jasa Marsekal Pertama FA, pemegang kas Letnan Kolonel BW, dan staf pemegang kas yang menyalurkan dana ke pihak-pihak tertentu Pembantu Letnan Dua SS. 

"Penyidik POM TNI sudah punya alat bukti yang cukup dan sudah tingkatkan status dengan menetapkan tiga tersangka," ujar Gatot.

Sebagai barang bukti, kata Gatot, pihak POM TNI telah menyita satu rekening milik penyedia barang dan jasa senilai Rp136 miliar. Gatot menegaskan, pihaknya hanya berwenang menangani tersangka dari kalangan militer. Sementara dari pihak sipil menjadi kewenangan KPK. 

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, pihaknya masih mengumpulkan fakta dan data untuk menetapkan tersangka dari sipil atau nonmiliter. KPK beberapa waktu lalu juga telah menggeledah empat lokasi di Jakarta dan Bogor untuk mendalami keterlibatan pihak sipil dalam pengadaan helikopter tesebut. 

"Hari ini sudah penyelidikan, mudah-mudahan tidak lama lagi penyidikan. Kami sudah sepakat TNI di peradilan militer, swasta di pengadilan tipikor. Saat ini kami masih kumpulkan fakta dan data," katanya. 

Pengadaan helikopter AW-101 sejak lama menuai polemik karena pembeliannya dinilai tak sesuai prosedur. Pengadaan helikopter itu telah tertuang dalam renstra TNI AU tahap II 2015-2019. Sesuai renstra saat itu, TNI AU mengajukan kebutuhan delapan helikopter, dua untuk VVIP presiden dan enam untuk angkut berat. (b/mr)