nusakini.com - Bekasi - Sejauh ini, pemerintah kabupaten bekasi hanya fokus mengembangkan wilayah Cikarang, dan wilayah industri Kabupaten Bekasi, sehingga daerah-daerah lainnya menjadi daerah yang tertinggal pembangunannya. Hal ini disampaikan Lembaga Kajian dan Analisa Keterbukaan Informasi Publik (Kaki Publik) dalam rilisnya, Kamis (19/4/2018)

Menurut Direktur Lembaga Kaki Publik, Adri Zulpianto, luasnya wilayah kabupaten bekasi, membuat sebagian warga masyarakat pinggiran kabupaten bekasi menjadi bagian yang terabaikan. Sejauh perjalanan kabupaten bekasi di bawah kepemimpinan Neneng Hasanah Yasin sebagai kepala daerah, banyak wilayah di kabupaten bekasi yang kumuh, tidak terurus, tidak terjamah, dan menjadi daerah tertinggal.

“Pada tahun 2017, 21 desa di kabupaten bekasi dinilai sebagai daerah tertinggal, selain itu, banyak sekolah yang tidak berkembang, perekonomian tidak maju, jalan-jalan di sebagian besar wilayah kabupaten bekasi ancur parah, dan pasar-pasar tradisional pun tidak terjamah”, ujarnya.

Selain itu, ada banyak proyek yang dibangun di wilayah pinggir kabupaten bekasi mangkrak, seperti misalnya asrama haji di tambun utara, pasar tradisional di Babelan, peninggalan sejarah di daerah buni, dan wilayah pesisir muara gembong pun tidak terurus.

• Polrestabes Makassar Bongkar Dua Jaringan Narkoba
• Ini Daftar Pinjol Ilegal 2024
• Tujuh Panitia Diksar Diperiksa, Terungkap Dalam Proposal Jalur Kegiatan Adalah Jeneponto, Takalar dan Gowa
• Polres Buru Gelar Buka Puasa Bersama 20 Anak Yatim Piatu
• Dua Remaja Pelaku Freestyle yang Diduga Cemooh Polisi di Bone Akhirnya Diciduk

“Dengan kondisi yang sangat memperihatinkan, sepanjang 20km jalan di kecamatan Babelan rusak parah, 5km jalan di tambun utara pun demikian, bahkan jalan di sekitar pemerintahan kabupaten bekasi pun rusak”, tandas Adri. 

Dia menambahkan, kondisi tersebut membawa daerah-daerah lain yang jauh dari pemerintahan ke dalam pendapatan dan perekonomian yang rendah. Akses jalan yang rusak parah membuat minimnya para pendatang untuk datang ke wilayah-wilayah pinggiran kabupaten bekasi, padahal sudah puluhan hektare dirubah menjadi perumahan-perumahan murah, tapi justru menjadi tidak laku, sehingga pembangunan tersebut hanya mengurangi lahan persawahan produktif di wilayah kabupaten bekasi.

Menurutnya, pemantauan pemerintah terhadap anggaran desa pun lemah dan seperti tidak berjalan secara ketat, padahal rata-rata kecamatan di kabupaten Bekasi setiap tahun mendapatkan rata-rata realisasi belanja pegawai sebesar 2 Miliar, bahkan untuk kecamatan babelan mendapatkan anggaran realisasi belanja senilai 4 Miliar, Tambun Utara senilai 2 Miliar, akan tetapi realisasi pembangunan dan pelayanan di Kabupaten Bekasi sangat minim.

Karenanya, kata Adri, pertumbuhan pendidikan di kabupaten Bekasi sangat lemah, sebagian besar masayarakat di kabupaten Bekasi terhenti sekolah nya di tingkat SMP/SLTP, yang melanjutkan hingga tingkat SMA/SLTA tidak mencapai 80%. 

“Keadaan dan kondisi inilah yang diharuskan kepada siapapun Gubernur terpilih selanjutnya untuk menjadikan pemekaran Kabupaten Bekasi sebagai satu-sarunya Agenda Wajib untuk meningkatkan Taraf Hidup Layak di Kabupaten Bekasi”, pungkasnya. (p/om)